Abdullah Gazam Minta Point 2 Pada Surat Edaran Walikota Sorong Di Revisi
METRORAKYAT.COM, SORONG – Menyikapi surat edaran Walikota Sorong nomor 445.1/258 terkait dengan beberapa poin yang wajib ditaati oleh para pelaku usaha dan masyarakat kota Sorong pada umumnya. Setelah mengamati penerapan kebijakan pemerintah kota Sorong tersebut di lapangan, menurut saya poin 2 pada surat edaran tersebut sangat tidak adil dan tidak manusiawi jika diberlakukan sama kepada seluruh pelaku usaha.
“Menurut saya, penegasan pada poin 2 tersebut harus ada pengecualian kepada para pelaku usaha, khususnya para pedagang kaki lima yang biasanya baru memulai berjualan dari jam 5 sore sampai dengan waktu malam hari. Kita mengambil contoh misalnya mama-mama pelaku usaha yang berlokasi di depan GOR kompleks pasar bersama, bahwa yang mereka jual itu berupa jajanan makanan menu berbuka puasa dan sahur karena bertepatan dengan bulan Ramadhan. Begitu pun para pedagang malam di sekitaran Toko Thio dan sepanjang jalan Basuki Rahmat,”bilangnya.
Hal yang perlu dipertimbangkan tambah Abdullah, adalah durasi mereka berjualan itu biasanya menjelang berbuka puasa dari jam 5 sore, olehnya itu ketika kebijakan walikota Sorong untuk menyamaratakan dengan pelaku usaha lainya yang sudah mulai berjaualan dari jam 5 subuh, maka disinilah letaknya ketidakadilan dan tidak pekanya pemerintah dalam melihat masyarakatnya.
“Olehnya itu pelaku-pelaku usaha yang saya sebutkan di atas kalau sekiranya mereka berjualan mulai dari jam 5 sore kemudian harus ditutup di jam 7 malam, berarti hanya 2 jam saja mereka berjualan, secara logika akal sehat apakah jualan mereka sudah laku terjual semua.?,”tanya nya.
Dia mengatakab coba untuk melihat, para pedaganag yang terkadang harus menangis karena jualannya dibawa pulang karena belum laku.
“Mau putar untuk modal jualan kembali saja sudah susah. Kalau seperti ini di mana hati nuranimu Pemerintah Kota Sorong.?
Ingat bahwa kalian dibayar oleh negara tiap bulan jelas pemasukanya, tetapi mereka rakyat biasa itu dari mana kalau bukan dengan cara berjualan.? Memang pemerintah kota Sorong ada berikan mereka bantuan kah sampai begitu kerasnya membubarkan mereka dengan cara seperti itu. Saya sudah mengecek satu per satu rata-rata yang jualan itu tidak mendapatkan bantuan, sungguh sangat miris,”terangnya.
Bantuan dari pemerintah dinilai tidak tepat sasaran, mereka-mereka yang berjualan itu tidak ada satu pun yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, jadi wajarlah ketika mereka berjualan demi memenuhi kebutuhan keluarganya, masa tidak ada toleransi buat mereka.
“Oleh karena itu, saya minta kepada Walikota Sorong untuk segera merevisi poin 2, harus ada pengecualian kepada pelaku-pelaku usaha yang mulai berjualan dari jam 5 sore sampai dengan Jam 9 malam dengan tetap mengikuti himbauan pemerintah menjaga jarak dan menggunakan masker,”terangnya.
Abdullah Gazam berharap, kedepan setiap kebijakan yang di buat jangan menurut selera sendiri, tetapi harusnya ada kajian lapangan lebih mendatail dan matang baru keluarkan kebijakan.(mr/asr)

