DPRD Kab Samosir, Monitoring Fasilitas SPAM IKK Sakkal
METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – Sejumlah fasilitas alat Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kabupaten Samosir sangat membantu masyarakat. Sehingga warga harus benar-benar mempergunakannya. Dalam hal ini juga perlu pengawasan DPRD Kab Samosir dalam hal ini Komisi III yang membidangi (Pamsimas).
Pemerintah Pusat akan senantiasa mengelontorkan APBN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir untuk membangun fasilitas Pamsimas. Dan senantiasa memberikan bantuan anggaran, sehingga Pamsimas berjalan dengan baik dan perlu diawasi pemanfaatannya, sebut Ketua Komisi III Jonner Simbolon didampingi anggotanya.
Dijelaskan Jonner, hanya saja, sejumlah fasilitas yang baru selesai dibangun pemerintah pusat terkendala pemanfaatannya karena belum diserahterimakan ke Pemkab Samosir untuk segera bisa dimanfaatkan masyarakat.
Diantaranya yaitu Sistem Pengembangan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) Sakkal, Kecamatan Simanindo yang dikerjakan pertengahan tahun 2018 oleh PT. Tashida Sejahtera Perkasa dan PT. Profitama Gloraria (KSO) dengan biaya sebesar Rp. 26,3 miliar yang bersumber dari APBN Kemen PUPR TA. 2018, sambung Jonner menjelaskan, dari hasil monitoring Komisi III DPRD Samosir dipimpin Ketua Komisi III, Jonner Simbolon bersama anggota diketahui kendalanya belum diserahterimakan fasilitas yang selesai dibangun akhir tahun 2019 tersebut. Mungkin hal ini karena Indonesia sedang dilanda wabah Corona.
“Sementara kontraktor seharusnya bulan April sudah diserahterimakan namun karena terkendala wabah virus corona. Tinggal menunggu dari Kementrian PUPR untuk penjadwalan ulang dan korespondensi kepada Pemkab Samosir,” katanya.
Saat Komisi III melakukan monitoring SPAM IKK Sakkal tersebut, yang disambut perwakilan PT. Tashida Sejahtera Perkasa dan PT. Profitama Gloraria (KSO), didampingi pegawai Dinas Perakpp, Komisi III menyampaikan berbagai saran dan masukan.
Sementara Rismawati Simarmata menambahkan, SPAM IKK Sakkal nantinya dapat memenuhi kebutuhan air minum 1.600 KK di 7 Desa yakni Desa Simanindo Sakkal, Marlumba, Martoba, Unjur, Ambarita, Garoga dan Desa Tomok, ini harus secepatnya diserahterimakan sehingga bisa segera dinikmati masyarakat yang selama ini telah menanti-nantikannya. Politisi PDIP ini juga meminta kepada perwakilan Dinas Perakpp yang mendampingi agar diatur tata cara pemanfaatannya.
“Kita minta agar diatur dengan baik. Sehingga program ini benar-benar berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Semoga pembangunan SPAM IKK Sakkal ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya 7 desa di Kecamatan Simanindo ini,” ujar dia.
Monitoring pamsimas tentu merupakan fungsi dan kewajiban anggota DPRD sebagai fungsi pengawasan untuk fasilitas pamsimas agar pemanfaatannya betul-betul dirasakan masyarakat serta kualitasnya terjamin. (MR/JB Rumapea)
