Kejayaan Petani Kelapa? , PB HMI Desak Pemerintah Bentuk Badan Otoritas
METRORAKYAT.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melihat bahwa Indonesia sebagai Negara yang memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang berlimpah, Beberapa daerah di Indonesia terkenal dengan hasil sumber daya alamnya baik di sektor perkebunan dan pertanian salah satunya adalah Kelapa.
Oleh karena itu, menurut organisasi mahasiswa islam yang telah berumur 73 tahun itu, Kelapa merupakan salah satu komoditas ungulan Indonesia dan pernah berjaya beberapa dekade kelapa juga tumbuh dengan subur di penjuru Nusantara terutama di kawasan pesisir Indonesia. Kelapa dengan berbagai manfaatnya dan produk dari hampir seluruh bagian tanaman kelapa dapat di gunakam atau di olah yang telah menjadi bagian hidup sehari-hari masyarakat Indonesia.
” Tidak heran luas kebun kelapa Indonesia cenderung menyusut sebesar hampir 0,89% tiap tahunnya sejak tahun 1994. Jika di hitung dari luas kebun sebesar 3,5 juta hektar maka di perkirakan secara rata rata 31 ribu hektar kebun kelapa hilang tiap tahunnya selama 26 tahun,”terang Rahmat Hidayat, Selaku wasekjen PB HMI (09/02/2020)
Demikian pula katanya, petani kelapa kita banyak yang masih hidup prihatin, tidak semakmur dulu di masa kejayaan kelapa tahun 1920 hingga awal 1970an” Jelasnya dengan mengutip buku “mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia”
Hal ini Bukti tidak sehatnya keadaan ini terlihat dalam tiga tahun belakangan ini dimana terjadi gonjang ganjing ekspor kelapa butir. Disatu sisi ekspor di sebut telah meningkatkan harga kelapa butir yang selama beberapa dekade terburuk. Disaat bersamaan industri dalam negeri mengaku kesulitan bahan baku. Maraknya ekspor kelapa butir ke beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Dan China di klaim oleh beberapa pihak hanya menguntungkan pedagang.
“Petani kelapa di sebut hidup dalam kondisi pas-pasan, Untuk itu lah pemerintah perlu memperhatikan Nasib Petani Kelapa,”terang Rahmat.
Ia mendesak agar pemerintah Indonesia membentuk semacam “Badan Otoritas Kelapa Indonesia” untuk mendorong pengembangan sektor kelapa nasional secara holistic dan agresif. Lembaga seperti ini di temukan di India (Coconut Development Board), di Philipines (Philipines Coconut Authority) dan Sri Lanka (Coconu Development Authority).
“Pemerintahan Indonesia perlu mengembangkan dan di revitalisasi Kelapa baik pada sektor hulu, hilir maupun kelembagaannya. Pekerjaaan besar ini harus di lakukan bersama dalam skala nasional, untuk mengembalikan kejayaan Kelapa Indonesia,” harap Rahmat. (MR/Arwan)
