Origenes Nauw : Menanggapi Kritik Dari Robert Kardinal, Di Papua Kebanyakan Manipulasi Jumlah Penduduk
METRORAKYAT.COM, PAPUA – Politisi senior partai golkar asal Papua Barat “Origenes Nauw, menanggapi kritik dari anggota DPR RI dapil Papua Barat Robert Jopi Kardinal, yang termuat di media online Babe News, Kamis (14/09)
Dalam isi pemberitaan Robert menjelaskan di Papua banyak kampung isinya 5 kepala keluarga (kk) tetapi terima dana desa hampir 1 Milyar.
“Menurut Origenes, data penduduk di beberapa kampung kampung tertentu hampir kita jumpai di semua kabupaten di provinsi Papua dan Papua Barat itu sangat benar.
Namun ada banyak faktor yang lebih terjadinya pengelembungan jumlah penduduk yang dimaksud paling utama adalah.
Pertama alasan jumlah penduduk menjelang politik pilkada, tetapi kadang Incumben biasanya bermain bersama OPD Dukcapil untuk menambah jumlah penduduk di setiap kampung, sehingga sisa suara lebih bisa di gunakan oleh incumben melalui persekongkolan jahat bersama oknum Mesin Birokrad.
Hal ini disampaikan oleh politisi senior partai golkar asal Papua barat “Origenes Nauw kepada wartawan melalui pesan tertulis sms via WhatsApp, Jumat (15/11/2019)
Lanjutnya, Oknum Komisioner KPU Panwas, oknum Aparat kepolisian secara berjenjang untuk mencapai kemenangan. kemenangan ini yang kemudian ol masy d nilai curang at palsu, tapi ironisnya incumben tetap di nyatakan menang ol otoritas legitimasi hukum, karena politik uang yang sangat besar.
Disinilah yang menyebabkan kepala daerah harus berusaha mendapatkan kembali cost politik yang sangat besar dengan cara mnggunakan kewenangannya untuk melakukan korupsi dengan menutup celah konflik dengan cara menempatkan pejabat yang tidak kompeten di bidang tertentu.
“Di belakangan ini fakta yang terjadi sangat vital kadang suami atau istrinya, keluarga di pasang di jabatan tertentu, sehingga dampaknya adalah kinerja pemerintahan jadi buruk, Sehingga visi dan misinya tidak akan tercapai,”ujar Origenes
Dampaknya tingkat kemiskinan di masyarakat semakin tinggi akibat dari kinerja pemerintahan yang buruk, sehingga masyarakat akan berteriak bahwa pemda tidak berhasil.
“Ini suatu realitas yang perlu Mendagri, Jaksa, Kapolri harus usut tuntas supaya kedepan pembangunan bisa memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat,”jelasnya. (mr/Jefri)
