Dengan Alasan Otonomi Sekolah, Kepsek SMA Budi Mulia Siantar Kutip Siswa 50 Ribu Rupiah Per Satu Pelanggaran

Dengan Alasan Otonomi Sekolah, Kepsek SMA Budi Mulia Siantar Kutip Siswa 50 Ribu Rupiah Per Satu Pelanggaran
Bagikan

METRORAKYAT.COM, PEMATANG SIANTAR – Jupen Simamora, kepala sekolah SMA Budi Mulia yang berlokasi di jalan Melanthon Siregar nomor 160 Pematangsiantar melakukan pengutipan tanpa dasar hukum dan aturan-peraturan yang jelas yang memberatkan anak didiknya sebesar 50 ribu per setiap satu pelanggaran.

Hal ini disampaikan oleh seorang siswa beberapa waktu lalu yang meminta nama dan identitasnya tidak di publikasikan dengan alasan takut akan mendapat tekanan dari pihak sekolah. Siswa tersebut menyampaikan mereka sering ditarik/diminta uang 50 ribu dengan alasan untuk denda terhadap pelanggaran peraturan di sekolah.

Disebutkan lagi, hal itu sering di lakukan tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Setiap satu kesalahan dendanya 50 ribu bang. Misal rambut panjang, denda 50 ribu. Atribut satu tidak lengkap denda 50 ribu.

“Saya pernah kena 100 ribu karena kata kepsek rambut saya sudah panjang dan celana saya agak gantung sedikit. Ada lagi bang. Pernah satu orang teman saya ditarik uang sampai 150 ribu karena ada 3 kelengkapannya yang kurang.,” ujar seorang siswa yang minta namanya dirahasiakan.

Terkait hal ini, ketika dipertanyakan apakah mereka (siswa,red) setuju dengan aturan seperti itu, siswa mengakui tidak setuju. “Tidak bang, Itu sangat memberatkan kami. Kami kan masih pelajar. Dari mana uang kami segitu. Kami sangat tidak setuju dan kami juga tanda tanya dikemanakan uang denda tersebut oleh kepala sekolah,” terang siswa tersebut.

Ketika hal itu dikonfirmasi ke kepsek SMA Budi Mulia, Jupen Simamora, Kamis (25/7/2019) di ruangannya, membenarkan.

“Iya benar. Saya melakukan itu dasarnya otonomi sekolah. Dan saya menerapkan aturan itu untuk mendisplinkan siswa/i saya. Sebelum kita melakukannya, setiap hari Selasa dan Jumat saat senam kita sudah ingatkan,” sebutnya.

Ketika dipertanyakan peruntukan uang denda tersebut dibuat kemana, Jupen menjelaskan uang tersebut untuk kegiatan siswa tetapi tanpa bisa merinci kegiatan apa saja yang dimaksud. Kuat dugaan para siswa yang dikutip uang tersebut masuk ke kantong pribadi sang kepsek.

Sebagaimana diketahui bersama, pengutipan tanpa satu dasar hukum yang jelas dan kuat masuk dalam kategori pungli. Apalagi peraturan pengutipan tersebut tidak pernah dipampangkan pengumuman secara tertulis di sekolah sesuai amatan awak media di lapangan juga dikuatkan dengan pernyataan kepala sekolah sendiri saat dikonfirmasi.

Pengutipan itu dilakukan hanya peraturan lisan yang dibuat kepsek dengan alasan otonomi sekolah untuk pendisplinan siswa. Namun dilakukan dengan menjatuhkan sanksi yang dirasa sangat memberatkan para siswa. Ditambah lagi dana hasil pengutipan tersebut terkesan tidak transparan.

Dan sudah sepantasnya kebijakan yang dirasa sangat memberatkan siswa tersebut menjadi perhatian dari instansi terkait di atasnya dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara juga ketua yayasan Budi Mulia Loursdes. (MR/MBPS)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.