Gubsu Pimpin Rakor Antisipasi Permasalah Pilpres 2019
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Letjen Purn Edy Rahmayadi pimpin rapat kordinasi antisipasi permasalahan dan hambatan Pilpres 2019, bertempat di aula Raja Inal Siregar kantor gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan. Jumat (15/2/2019) jam 9:00 WIB.
Gubernur Sumatera Utara dalam kata sambutannya mengatakan bahwa proses pemilihan saat ini merupakan amanah. Amanah ini adalah cara pandang bangsa Indonesia yang berdasarkan demokrasi.
” Saat ini saya menjabat sebagai gubernur dan bukan menjadi gubernur partai, namun adalah gubernur Sumut sehingga saya tidak bertugas untuk melayani partai,” ucap Edy.
Kata Edy Rahmayadi lagi, begitu juga dengan TNI-POLRI jangan sampai di tarik kesana – sini hingga rentan kembali kemasa lalu, seperti halnya saya waktu masih berpangkat Kapten pernah di tugaskan ke Papua untuk mencoblos sejumlah surat suara yang di targetkan dengan salah satu calon tertentu pada masa itu kata Edy.
” Saya tidak mau memecah belah rakyat Sumut, saya tak mau bermain-main, selama saya menjabat udah berapa kali saya di demo namun saya tak tau apa yang di demo. Saya baru saja ketemu pak Luhut dan saya menyampaikan pada beliau bahwa banyak yang tak suka kalau saya menjabat ketua PSSI begitu juga dengan BAWASLU Sumut yang menjadi wasit pada saat Pesta demokrasi,” pungkas Edy Ramayadi.
Di saat yang sama Waka Poldasu Brigjen pol Mardiaz Khusin Dwihananto dalam sambutannya juga menyampaikan selamat datang pada yang hadir dan kali ini saya sampaikan kesiapan Poldasu selalu berkoordinasi aktif dengan KPU, Bawaslu dan para kontestan serta masyarakat untuk menjaga kondusifitas .
Selanjutnya acara pun dilanjutkan dengan paparan Karo OPS Poldasu, Kombes Pol Makmur Ginting terkait operasi mantap Brata yang di dukung TNI dan instansi terkait dalam rangka Pilpres dan Pileg 2019. Dalam paparannya Makmur menjelaskan bahwa semua yang hadir di acara tersebut adalah penentu kondusifitas di daerah selama pemilu yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota madya, diharapkan beberapa masalah selama pilkada 2018 tidak terulang pada pilpres 2019. Ada 10 kerawanan di Sumut diantaranya adalah 3 C ( curat,curas, curanmor ), begal , kasus penganiyaan, judi, pemerasan, korupsi, ilegal logging dan penyelundupan.
Kata Ginting lagi, dalam rangka pemilu, Poldasu akan mengelar operasi pengamanan hingga bulan Oktober 2018 dan yang perlu diantisipasi adalah pendistribusian logistik pemilu, kampanye terbuka, PAM TPS dan ada 1.349 TPS dengan 243 TPS yang dianggap rawan.
Kerawanan lain selain itu adalah bencana alam seperti yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Utara sehingga menghambat proses pendistribusian logistik dan beberapa kerawanan lain seperti terorisme.
Ada hal yang menonjol seperti yang terjadi di Langkat yaitu adanya poster penolakan capres nomor urut 02, hilangnya aset KPU Langkat dan penyerangan kantor Panwas Siantar Simalungun.
Sementara itu dari pihak KPU Sumut memaparkan bahwa tahapan pemilu sudah berjalan sampai saat ini jumlah DPT 2019 untuk laki-laki berjumlah 4.838.923 jiwa dan wanita 4.946.838 jiwa dan permasalahan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilih dan kurangnya sosialisasi serta penghuni lapas yang tak punya identitas dan saat ini masih dalam pendataan Dinas kependudukan dan catatan sipil.
Turut hadir dalam kegiatan ini : Pangdam I/BB, Kabindasu yang diwakili oleh kabagops, Kejatisu yang diwakili oleh bapak Fahrudin SH, kepala pengadilan tinggi Sumut yang diwakili oleh hakim tinggi , Wakapoldasu Brigjen pol Mardiaz Khusin Dwihananto, Pangkosek Hanudnas III yang diwakili oleh Asisten personil Kolonel ADM Sjahli Effendi, Danlantamal I Belawan yang diwakili oleh Wadan Kolonel Laut Aria Mudian, Danlanud Soewondo Yang diwakili oleh Kadis OPS Mayor Pom Nicolas Sinaga, Sekdaprov ibu Sabrina, para bupati dan walikota se Sumut, ketua KPU Sumut, ketua Bawaslu Sumut, para Kapolres sejajaran, para Dandim sejajaran, para FKPD dan SKPD provinsi Sumatera Utara. (MR/Suriyanto)
