IPK Berunjuk Rasa Di Halaman Kantor Bupati Dan Kantor DPRD Batu Bara
METRORAKYAT.COM, BATUBARA – Massa berasal dari IPK Batu Bara mengeruduk Kantor Bupati dan DPRD Batu Bara, Kamis (1/11). Dalam orasinya, Ramadhan Zuhri didampingi Zulkifli Nasution mengkritisi kinerja DPRD yang saat ini mengalami alienasi dengan konstituen. Artinya, mereka tidak lagi nyambung dengan rakyat.
Perilaku politik anggota DPRD menjadi hal asing bagi rakyat. Bayangkan saja, prodak Ranperda APBD Perubahan 2018 bisa deaclook. Kondisi ini sangat memrihatinkan. Selanjutnya, terkait keterlambatan Pemkab Batu Bara dalam menyusun anggaran perubahan tahun anggaran 2018, merupakan masalah klasik.
Dari tahun ke tahun, Pemkab Batu Bara terus terlambat dalam menyusun anggaran. Hal itu diduga ada unsur kesengajaan, agar anggaran dikerjakan pada masa akhir supaya tidak lagi dibahas di DPRD. “Ini masalah klasik, dari tahun ke tahun kita lihat Pemkab Batu Bara terus terlambat menyusun anggaran. Seperti ada unsur kesengajaan,” katanya.
Menurutnya, tidak hanya anggota DPRD saja yang kinerjanya buruk, pihak penyelenggara dalam hal ini pemerintah daerah juga terkesan tidak menguasai tupoksi. Seharusnya, ketika pihak eksekutif mengetahui pembahasan PAPBD 2018 tidak lagi akan terkejar, harus ada antisipasi menggunakan dasar hukum peraturan bupati untuk mengambil langkah. Jadi, baik pihak legislatif dan eksekutif tidak saling menunggu.
Akibat proses keterlambatan pengesahan PAPBD Batu Bara, belakangan muncul berbagai dampak sistemik. Di antaranya honor 25 petugas honorer RSUD Batu Bara menjerit kelaparan, karena honor mereka tidak dapat dibayar. Ribuan tenaga pendidik menuntut upah layak dan jaminan perlindungan kerja, pelaksanaan Pilkades batal digelar serta seleksi CPNS yang belakangan juga ditunda pelaksanaannya.
“Wahai pejabat Batu Bara, rakyat meminta pertanggungjawabanmu. Kalian ditugaskan oleh rakyat. Perilaku yang kalian pertontonkan telah mencederai luka dalam bagi rakyat Batu Bara,”ujarnya.
Pengunjukrasa disambut Asisten III Pemkab Batu Bara, Attarudin. Dia mengklaim, terkait honor petugas honorer RSUD Batu Bara tinggal menunggu tanda tangan Plt Bupati. “Plt Bupati sedang berada di Jakarta. Terkait honor RSUD Batubara, Perbup-nya lagi disiapkan. Tinggal nunggu tanda tangan aja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat honor itu sudah dapat direalisasikan,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin didampingi sejumlah anggota DPRD mengatakan, keterlambatan PAPBD tidak ada unsur kesengajaan dari DPRD.
“Sedikit pun tidak ada niat kami memberhentikan/membatalkan PAPBD. Tidak mungkin kami batalkan itu,”katanya.
Menurutnya, seluruh tahapan PAPBD sudah dilaksanakan. DPRD bersama Pemkab Batu Bara telah berupaya agar PAPBD dapat dijalankan. Namun dengan keterlambatan, hal itu tidak dapat dilakukan. “Kita bersama Pemkab telah berupaya agar PAPBD dapat dijalankan. Kita sudah minta tolong ke provinsi, kementerian. Namun hal itu tidak juga dapat dilaksanakan,” ujarnya. (MR/PS)
