Hasil Kunjungan Komisi A DPRD Medan, Masih Temukan Banyak Persoalan di Bidang Pelayanan dan Hukum

Hasil Kunjungan Komisi A DPRD Medan, Masih Temukan Banyak Persoalan di Bidang Pelayanan dan Hukum
Bagikan

METRORAKYAT.COM  |  MEDAN —  Dalam rentang waktu Januari hingga April 2017, Komisi A DPRD Medan telah melakukan berbagai kunjungan kerja ke berbagai instansi yang menjadi mitra ataupun counterpartnya lembaga legislatif tersebut. Lembaga-lembaga yang sudah dikunjungi yakni, Polrestabes Medan, Polresta Belawan, Kejaksaan Negeri Medan, Kejari Belawan, Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, Kodim 0201/BS Kota Medan, Pengadilan Negeri Medan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Komisi Pemilihan Umum dan Imigrasi Medan.

Ketua Komisi A,  H. Sabar Syamsurya Sitepu S.I.Kom mengungkapkan, dari hasil dari kunjungan kerja tersebut, wakil rakyat ini masih banyak menemukan persoalan pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan hukum di pengadilan negeri yang kondisinya tidak layak dan refresentatif dikarenakan berkeliarannya para pencari hukum sehingga menyebabkan hakim sudah tidak nyaman.

“Oleh karena itu kita dorong pemerintah  Kota Medan untuk membuat suatu ruang tunggu. Sehingga masyarakat tidak berseliweran sehingga para hakim tidak terganggu dalam menjalankan tugasnya,” tegas Politisi dari Partai Golkar ini dalam rapat internal Komisi A DPRD Medan.

Rapat kerja Komisi A DPRD Medan tersebut juga dihadiri oleh  Wakil Ketua Komisi A Zulkarnaen Yusuf Nasution, Sekretaris Komisi A Waginto,ST MT, Landen Marbun, Umi Kalsum, Hamidah dan Herry Zulkarnain, Selasa (30/5).  Selain itu, sambung politisi Golkar ini, Komisi A juga melakukan kunjungan ke KPU Medan selaku wasit dan pelaksana dalam pemilu untuk menopang berjalannya demokrasi di Indonesia, Medan khususnya. Program yang sudah berjalan rumah pintar KPU untuk mendidik masyarakat agar lebih jeli dalam memilih pemimpinnya. “Ini harus didukung. Mungkin inilah tahapan bagaimana agar demokrasi kita berjalan baik,” ujarnya.

Sementara di kepolisian, Komisi A melihat terjadinya kejahatan-kejahatan akibat dari narkoba. Umumnya pelaku-pelaku kejahatan itu adalah pemakai narkoba. “Ini yang sangat perlu diperhatikan. Untuk itu kita menyampaikan saran kepada Pemko Medan agar menyiapkan untuk rutin pemeriksaan urine. Kalau perlu di polsek-polsek dibiayai,” katanya.

Dan memang beberapa kejadian yang kita tahu melalui ekspos termasuk pembunuhan sadis pelakunya adalah pengguna narkoba.

Dalam rapat internal itu, Anggota Komisi A Herry Zulkarnain mengungkapkan bahwa Komisi A ini merupakan komisi yang sangat strategis yang sangat memperhatikan Kota Medan. Jika Komisi A ini bobrok maka bobroklah Kota Medan. Kenapa? Karena lembaga yang menjadi mitra Komisi A adalah lembaga strategis seperti Polrestabes Medan, Polresta Belawan, PN, TNI dan juga Kodim.
“Yang perlu difokuskan adalah narkoba yang saat ini statusnya sudah cukup gawat darurat. Bagaimana pun inilah ujung tombaknya lembaga vertikal ini yang perlu kosentrasi untuk mendukung dan membantu mereka,” tutur Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan ini.

Seperti di media yang dibacanya Kepala BNN Pusat Buwas menyampaikan Jika ada daerah hiburan yang menjual narkoba, tutup. “Kita dorong Walikota Medan untuk menutup tempat hiburan itu. Supaya benar-benar memberikan manajemen dengan harapan narkoba berkurang. Terlebih narkoba ini tidak hanya merebak di lokasi hiburan, namun juga di daerah pinggiran,” jelasnya.
Terkait maraknya narkoba ini, Wakil Ketua Komisi A Zulkarnaen Yusuf Nasution mendorong agar dibentuk segera BNN  di Kota Medan. “Melalui pertemuan ini saya minta kepada rekan media dan Ketua Komisi A untuk tetap bisa mendorong agar keberadaan BNN di Kota Medan bisa difasilitasi oleh Pemko Medan,” pungkasnya.(MR10/red).

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.