BG: HTI Itu Bukan Ormas Islam, Tapi Gerakan Politik
MetroRakyat.com | JAKARTA — Dipersoalkannya keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah seakan mendapat sokongan dari Badan Intelijen Negara (BIN). Dari pantauan intelijen tersebut, diketahui HTI bukanlah organisasi dakwah, tapi gerakan politik.
Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan menyebutkan, ormas Islam tersebut jelas mau mengubah sistem negara menjadi khilafah. “HTI adalah gerakan transnasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem Khilafah,” tegasnya melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Sabtu (13/5).
Dia pun menilai HTI bukanlah gerakan dakwah seperti ormas Islam kebanyakan. “Tapi gerakan politik,” sebut pria yang biasa disapa BG itu.
Pada kenyataannya, kata dia, HTI dilarang di banyak negara. Baik negara-negara demokrasi, negara Islam, maupun negara yang berpenduduk mayoritas muslim.
“Antara lain Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Perancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia, Pakistan,” beber mantan wakapolri itu.
Oleh karena itu, BG berpendapat bahwa pembubaran HTI dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan atas dasar kepentingan nasional. Yakni, karena eksistensi HTI tidak berlandasan dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. “Negara dapat membubarkan HTI demi menjaga keutuhan bangsa dan NKRI,” pungkas BG. (JPNN/MR).
