Tim Pansus LKPJ DPRD Medan Konsultasi ke Kemendagri
MetroRakyat.com | JAKARTA – Tim Panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Medan melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkonsultasi tentang aturan dan kebijakan yang akan dilakukan, sehingga kedepan DPRD dapat melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mencapai hasil sesuai dengan yang telah ditentukan.
Kunjungan konsultasi Tim Pansus LKPJ DPRD Medan ke Kemendagri tersebut antara lain, Ketua Pansus, Zulkarnaen Yusuf dari Fraksi PAN, H.Waginto, ST MT, dari Fraksi Gerindra, Mulia Asri Rambe, SH(Bayek) dari Fraksi Golkar, Hendrik Halomoan Sitompul dari Fraksi Demokrat, Zulkifli Lubis dari Fraksi PPP, Drs.Wong Chun Sen Tarigan dari Fraksi PDIP, H.Asmui Lubis,SPDi dari Fraksi PKS, Paul Mei Anton Simanjuntak dan Robby Barus, dari Fraksi PDIP, Rajuddin Sagala, SPDi dari Fraksi PKS, T.Eswin,ST dari Fraksi Golkar dan Kabag Humas DPRD Medan, Yusliza Usma, Siregar, diterima oleh Bitner SH selaku pejabat Kemendagri di Gedung B Kemendagri Jakarta, Rabu (10/5/2017).
Ketua pansus LKPJ, Zulkarnain Yusuf dari Fraksi PAN kepada wartawan menjelaskan, bahwa tujuan mereka mengunjungi Kantor Kemendagri Jakarta, untuk meminta arahan sebagai penyelenggara Pansus, supaya tidak keluar dari aturan yang ada, sehingga mengetahui batasan-batasan dalam memberikan evaluasi terhadap kinerja SKPD yang laporannya tidak sesuai. “ Kedatangan kita ke Kemendagri Pusat adalah pertama, untuk meminta arahan agar mengetahui sejauhmana batasan kami sebagai pelaksana pansus dalam mengawasi kinerja SKPD sehingga tercapai hasil yang diharapkan. Kedua, diharapkan konsultasi ini dapat menjadi acuan bagi Pansus DPRD untuk peningkatan kinerja para SKPD termasuk hasil laporan kerja SKPD, dimana hakekat dari laporan itu adalah sebagai progress report atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun ,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Medan tersebut.
Lanjut dia lagi, LKPJ juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan azas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah,” terangnya.
Sementara itu, H.Waginto ST MT menambahkan, LKPJ merupakan tolak ukur dan pengawasan terhadap kinerja SKPD. “ Kedepan perlu lebih ditekankan pemahaman Perda APBD di tahun terkait untuk lebih sempurna. Karena LKPJ bukan masalah menolak dan menerima, tetapi mempresentasikan kedepan, jika belum selesai agar diberikan rekomendasi termasuk kemampuan pimpinan SKPD dalam memimpin. Meskipun LKPJ 2016 telah selesai dilaporkan dan masih ada ditemukan kelemahan, untuk itu perlu peningkatan terus menerus sehingga ada perbaikan dan perubahan bagi Kota Medan,” pungkas Sekretaris Komisi A DPRD Kota Medan ini.(MR10/red)
