Kinerja Pemko Medan Dalam Mengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kurang Maksimal

MetroRakyat.com | MEDAN – Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan menuding kinerja aparat Pemko Medan dalam pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi daerah maupun pendapatan lainnya belum menunjukkan kinerja yang optimal.

Hal itu tergambar dari postur P-APBD 2016 mulai dari proyeksi Pendapatan Daerah tergambar peningkatan yang sangat signifikan hanya dari sumber dana perimbangan baik dari Pemerintahan Pusat maupun Pemprovsu.

“Sedangkan peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak daerah dan retribusi daerah sangat kurang atau minim bahkan bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya jalan di tempat,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Medan Drs Hendrik Halomoan Sitompul, MM dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD 2016 di ruang paripurna, Rabu (19/10/2016).

Fraksi PD‎, ungkapnya, juga mempermasalahkan terjadinya penambahan ‎anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) di Belanja Daerah Rp5,73 triliun lebih bertambah Rp357 miliar (6,64 persen) dengan rincian Belanja Tidak Langsung dari Rp2,204 miliar menjadi Rp2,450 miliar atau naik Rp246 miliar lebih.

“Perlu kami pertanyakan terkait kenaikan belanja tidak langsung, terjadi kenaikan yang cukup besar terhadap belanja pegawai yang diperuntukkan tambahan tunjangan profesi guru sebesar Rp265,28 miliar. Sejauh ini berapa tunjangan profesi guru yang sudah diterima dan disalurkan. Berapa lagi guru-guru yang belum menerima tunjangan profesi guru untuk TA 2016,” tanyanya sembari meminta tanggapan terkait biaya pemungutan mengalami kenaikan sebesar Rp2 miliar sepertinya tidak berbanding lurus dengan target penerimaan yang direncanakan.

Lebih lanjut disampaikannya, pungutan liar (pungli) merupakan isu sentral secara nasional, Presiden telah memberikan komi‎tmen secara tegas untuk memberantas segala bentuk praktek pungutan liar semua lembaga dan jajarannya.

‎”Karenanya FPD dengan tegas juga meminta Walikota dan Wakil Walikota Medan. Untuk membesmi segala bentuk pungli di seluruh jajarannya hingga ke tingkat paling bawah,” tukasnya sambil mengutarakan Walikota Medan dan Wakil Walikota harus melihat dan merasakan sendiri masalah banjir di sejumlah titik. Lalu masalah lalu lintas belum teratasi dan masalah infrastruktur jalan. “Semuanya ini membutuhkan perhatian dan perbaikan seluruh jajaran Pemko Medan yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran ini,” jelas alumni PPRA 52 Lemhanas RI tersebut.(MR/red)