Fraksi Otsus DPR – PB Reses Ke Akness Sorong Selatan
METRORAKYAT.COM, TEMINABUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat melaksanakan kegiatan Reses 2 (dua) Pimpinan dan Anggota DPR-PB Tahun Anggaran 2019 bertempat di salah satu ruang kuliah kampus Akademi Komunitas Negeri Sorong Selatan ( Akness ) yang berada dibawah naungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi Universitas Papua PDD – AK Kabupaten Sorong Selatan.

Hadir dalam acara ini Anggota Fraksi Otonomi Khusus Yonadap Trogea,SE , Koordinator Akademi Komunitas Negeri Sorong Selatan (Akness) Ir.F.A Paiki.MS, Koordinator Kabupaten Akness Helena Tuririday,S.Si,MSi ,salah satu pendiri Kampus Akness Michael Momot,S.Pd, tokoh masyarakat Yunus Duwit,SE,puluhan Mahasiswa,alumni serta Dosen dan civitas akademi
Koordinator Akness Ir.F.A Paiki.MS menjelaskan Akness merupakan suatu pilar pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan sehingga yang diharapkan sekarang adalah agar pemerintah segera memproses menjadi satuan kerja mandiri sebagai akademi Komunitas Negeri .
Ditambahkanya untuk pengembangan menjadi satuan kerja mandiri pihaknya harus memenuhi sejumlah persyaratan pendirian sebuah perguruan tinggi diantaranya sumber daya manusia,sarana prasarana,dan pembiayaan,ditambahkanya bahwa persoalan yang dihadapi pihaknya adalah persoalan pembiayaan,”Ungkapnya.
Untuk itu kami minta kesediaan Pemerintah Daerah kabupaten Sorong Selatan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengambil langkah langkah dalam rangka menjadikan kampus ini menjadi satuan kerja mandiri.
Dalam kesempatan ini melalui DPR Provinsi Papua Barat secara khusus dengan ke Reses yang dilakukan DPRD Otsus Yonadap Trogea,SE dari Fraksi Otonomi Khusus ini kami harapkan persoalan ini dapat dijawab,jelasnya.
Sementara itu Koordinator Kabupaten Akademi Komunitas Negeri Sorong Selatan (Akness) Helena Tuririday,S.Si,MSi menambahkan kampus ini berada dibawah naungan Dirjen kelembagaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi, Universitas Papua PDD – Ak Kabupaten Sarong Selatan pasalnya bahwa kampus ini hanya diberikan masa pembinaan selama 3 Tahun dan terkait alokasi dana operasional kampus ini dan ditahun ketiga yang masa pembinaan kampus ini akan berakhir alokasi dana yang diterimah kampus ini semakin kecil karena komitmen awal saat pendirian kampus ini bahwa Pemkab Sorsel bersedia mensuport pengembangan kampus ini kedepan.
Saat ini kampus ini telah memiliki SDM yang sudah memadai baik mahasiswa maupun dosen ,serta sarana prasarana yang sudah lengkap.
Menurutnya yang dibutuhkan saat ini adalah penyerahan Aset kampus Aknes dari pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi dan juga surat komitmen dari pemerintah daerah yang menyatakan bersedia membantu melaksanakan sharing dana kepada kampus Aknes sebagai upaya mempercepat terbentuknya satuan kerja mandiri Akademi Komunitas Negeri Sorong Selatan.
Sementara itu Anggota Fraksi Otonomi Khusus Yonadap Trogea,SE menjelaskan bahwa pihaknya hadir di kampus Akness untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat secara khusus pimpinan lembaga dan para dosen,alumni dan mahasiswa dan berbagai pihak lainya ini akan menjadi laporan resmi pihaknya kepada lembaga DPR PB
“Di DPR nanti kami akan men Follow up lanjutan menurutnya selain Akness ada sejumlah kampus lainya yang ada di Sorong Selatan untuk itu pemerintah kabupaten Sorong Selatan harus membuka diri untuk melihat lembaga perguruan tinggi yang ada di kabupaten Sorong Selatan ,” sambungnya.
Masih menurut Helena Tuririday, Dikampus tersebut terdapat puluhan warga Sorong Selatan yang sedang menuntut ilmu dan mereka juga perlu mendapat perhatian.
“Selaku pihak DPR PB kami juga akan mengkomunikasikan dengan eksekutif, legislative dan pihak terkait di Provinsi untuk mendorong agar dapat menjadi satuan kerja sebagai lembaga yang mandiri,”tambahnya.
Dijelaskan juga bahwa ini merupakan cikal bakal menjadi Perguruan Tinggi Negeri karena langsung di tangani oleh Unipa, sehingga kedepan dapat menjadi Perguruan Tinggi Negeri di Sorong Selatan dan akan mempermudah anak anak Sorong Selatan agar tidak perlu jauh jauh pergi kuliah.
“Ini menjadi perhatian kami dari Fraksi Otsus karena menyangkut pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP),kita akan mendorong karena berkaitan dengan ciri khas OAP kearifan lokal pemberdayaan ekonomi kerakyatan masyarakat ditingkat local untuk itu lembaga ini harus tetap ada,”imbuhnya.
Dikatakan juga, pihaknya akan mengkomunikasikan dengan Gubernur untuk mendorong apa yang menjadi kewenangan provinsi,dan apa yang menjadi kewenangan pusat terkait dengan perijinan dan hal lainya agar dapat mempercepat proses ini.
Dalam kesempatan ini dilaksanakan diskusi dan dialog penyampaian aspirasi baik dari pihak kampus, mahasiswa, alumni, tokoh masyarakat, serta dosen yang diterimah secara langsung oleh DPRD Fraksi Otsus Yonadap Trogea,SE. (MR/Jefri)

