Boido HK Panjaitan: “Banyak Permasalahan Pasar di Kota Medan Disebabkan Tidak Tegasnya Walikota”
METRORAKYAT.COM | MEDAN – Boido HK Panjaitan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dari Fraksi Partai PDIP Kota Medan mengatatakan agar ada ketegasan dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan bertindak tegas dalam persoalan pembangunan pasar. Walikota Medan dapat menjadi penentu kebijakan kepada bawahannya. Apalagi, menyangkut masalah kesejahteraan masyarakat. Demikian ungkap Boido HK Panjaitan, Selasa (27/2/18) usai menerima kehadiran pedagang pasar Marelan.
Seperti pasar yang terdapat di Kota Medan, Boido melihat hingga saat ini masih banyak di temukan permasalahan, mulai dari status pasar, permasalahan kepemilikan kios, infrastruktur pasar sampai dengan pedagang yang mengeluhkan pengutipan yang menurut mereka diluar kewajaran.
“Penyebab masih banyaknya permasalahan yang terjadi di pasar adalah, kebijakan Walikota Medan menyikapi persoalan pedagang yang merupakan orang-orang yang mencari makan,” ucap Boido.
Dapat dilihat, seperti yang terjadi di pasar Pringgan Medan, hal-hal seperti ini seharusnya cepat direspon oleh pemerintah sebagai badan pengawas, pemerintah khususnya Walikota maupun wakil walikota ini harus tegas mengambil keputusan dan menyikapi segala sesuatunya.
“Kan kalau PD Pasar ini kan hanya perpanjangan tangan dan dia hanya sebuah badan usaha yang tujuannya mencari profit oriented, jadi nggak bisa di salahkan, tetap berpatokan segalanya kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Medan. Inilah semuanya bermuara dari situ, jadi karena ketidakberesan atau keputusan yang selalu berubah-ubah dan mengambang terhadap segala kegiatan pasar di Kota Medan ini, itulah yang mengakibatkan terjadinya carut marut. Jadi intinya, ada ketegasan dari pak Wali mulai dari awal pembangunan sampai selesai,” ujar Boido.
Politisi dari Partai PDI Perjuangan Kota Medan ini juga mencontohkan lagi kondisi Pasar Marelan dan Pasar Kampung Lalang yang sampai saat ini belum tuntas, sementara anggaran dana sebesar 26 miliar sudah dikucurkan untuk pembangunan.
“Imbasnya, dilimpahkan ke PD Pasar yang hanya sampai seperti itu, ini ujungnya kan seperti itu, akhirnya bebannya dilimpahkan kepada PD Pasar termasuk Pasar Kampung Lalang yang sebenarnya notabene PD Pasar ini hanya bertugas mengelola para pedagang saja. Seharusnya, bangunan yang sudah jadi semuanya sudah harus tersusun rapi. Jadi PD Pasar tinggal mengelolanya saja. Sehingga tinggal bagaimana berfikir untuk mencari profit,” pungkas Sekretaris Komisi C DPRD Kota Medan ini di Ruang Banggar Gedung DPRD Kota Medan Lt.2. (MR/SITI-RED)
