Komisi IV DPRD Batu Bara Gelar RDP Bahas Krisis Air PDAM Tirta Tanjung, Warga Kelurahan Lima Puluh
METRORAKYAT.COM, BATU BARA – Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GEMAPI) dan Direktur Utama PDAM Tirta Tanjung terkait keluhan masyarakat atas matinya aliran air bersih di Kelurahan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (12/05/2026).
Dan turut dihadiri Ketua Komisi IV bersama anggota Komisi IV DPRD Batu Bara, Direktur Utama PDAM Tirta Tanjung, serta mahasiswa dari GEMAPI.
Rapat digelar menyusul banyaknya pengaduan masyarakat mengenai buruknya pelayanan dan manajemen PDAM Tirta Tanjung. Warga mengaku sudah sekitar 10 hari tidak mendapatkan pasokan air bersih, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terganggu.
Dalam forum tersebut, mahasiswa GEMAPI menyampaikan, keresahan masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan dasar seperti mandi, mencuci, memasak, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Mereka menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengelolaan pelayanan publik oleh PDAM Tirta Tanjung.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat Kelurahan Lima Puluh terkait matinya aliran air hingga 10 hari. Ini sangat merugikan masyarakat karena air merupakan kebutuhan pokok,” ujar salah satu perwakilan GEMAPI.
Komisi IV DPRD Batu Bara meminta pihak PDAM Tirta Tanjung memberikan penjelasan secara terbuka terkait penyebab terhentinya distribusi air kepada pelanggan. DPRD juga mendesak agar PDAM segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk memulihkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Sementara itu, pihak PDAM Tirta Tanjung dalam rapat menjelaskan, bahwa gangguan distribusi air terjadi akibat adanya kendala teknis pada sistem pelayanan. Namun masyarakat berharap persoalan tersebut tidak terus berulang karena berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
RDP berlangsung dengan suasana serius dan penuh sorotan terhadap kinerja PDAM Tirta Tanjung. DPRD menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pelayanan air bersih kembali normal dan masyarakat mendapatkan haknya secara layak. (MR/PS)
