Isu Fee 15 Persen Proyek Sekolah Taput Menggema, Ketua Komisi A DPRD Tantang Dinas Buka-bukaan
METRORAKYAT.COM, TAPUT – Kasak-kusuk dugaan praktik pengutipan fee proyek dalam program revitalisasi sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara kian memanas dan menjadi perbincangan luas publik Tarutung.
Isu yang mencuat sejak Oktober 2025 itu menyebut adanya dugaan pemotongan fee proyek berkisar 13 hingga 15 persen, yang diduga melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan Taput.
Anggaran dari APBN yang dikelola langsung oleh Kemendikdasmen (melalui DIPA Direktorat SMP/SD/PAUD), untuk bantuan ke pemerintah daerah, dan dana bantuan luar negeri juga diterima setiap kepala sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara dan menganggarkan 92 unit proyek revitalisasi gedung SD dan SMP pada Tahun Anggaran 2025, dengan nilai proyek yang bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga mencapai miliaran rupiah per unit. Nilai fantastis ini pun memicu kecurigaan publik terkait potensi penyimpangan di balik pelaksanaannya.
Menanggapi isu yang sudah viral tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Poltak Sipahutar, mengaku tertantang dan tidak tinggal diam. Ia menegaskan akan segera memanggil dan mempertanyakan langsung persoalan ini kepada dinas terkait.
“Saya akan pertanyakan ke dinas. Baik soal pelaksanaan fisik maupun administrasinya harus jelas dan transparan,” tegas Poltak saat dikonfirmasi awak media, Selasa (3/2).
Politisi Partai Perindo dari Daerah Pemilihan II Taput ini menambahkan, dugaan pengutipan fee proyek tersebut akan menjadi atensi serius DPRD. Menurutnya, jika benar ada praktik semacam itu, maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius yang mencederai dunia pendidikan.
Di sisi lain, aroma kejanggalan juga tercium dari lapangan. Seorang kepala sekolah yang dinilai kredibel namun meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa pasca ramainya pemberitaan di media sosial, pihak Dinas Pendidikan diduga turun langsung ke sekolah-sekolah.
Menurut sumber tersebut, kehadiran dinas bukan sekadar monitoring biasa, melainkan juga diduga untuk mengingatkan para kepala sekolah agar tidak memberikan informasi ke pihak luar terkait proyek revitalisasi.
Dugaan ini semakin menguat setelah awak media mencoba melakukan konfirmasi lanjutan ke sejumlah kepala sekolah, namun justru mendapat respons lambat hingga enggan menjawab.
“Amang, jangan saya konfirmasi lagi soal itu. Dinas tadi sudah turun ke sekolah saya monitoring,” ujar salah seorang kepsek singkat, seolah menyiratkan ada hal yang tengah ditutupi.
Publik kini menunggu langkah konkret DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Akankah dugaan fee proyek ini dibuka secara terang-benderang, atau justru menguap di balik meja birokrasi,
transparansi dan keberanian DPRD sedang diuji. (MR/Andoki Manalu/red)
