Infrastruktur jalan Pantura Jadi Prioritas, Bupati Tambrauw Harap Dukungan Pemerintah Pusat
METRORAKYAT.COM – TAMBRAUW, PAPUA BARAT DAYA (PBD) – Pemerintah Kabupaten Tambrauw menetapkan pembangunan infrastruktur jalan dan listrik di ruas Pantai Utara (Pantura) sebagai prioritas utama. Bupati Tambrauw, Yeskiel Yesnath, SE, M.Si, menegaskan bahwa percepatan pembangunan Pantura sangat membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, mengingat keterbatasan fiskal daerah dan status jalan yang masih berada di bawah kewenangan provinsi.
Bupati Yesnath menyampaikan bahwa ruas Pantura yang menghubungkan Sausapor–Abun merupakan jalur strategis kawasan pesisir yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan kelapa dalam. Namun hingga kini, kondisi infrastruktur di wilayah tersebut masih belum memadai.
“Pantura adalah akses utama masyarakat pesisir Tambrauw. Potensinya sangat besar, tetapi keterbatasan anggaran daerah dan status jalan provinsi menjadi tantangan utama. Karena itu, kami membidik dukungan Pemerintah Pusat agar pembangunan dapat dipercepat,” ujar Yesnath, Minggu (28/12/2025).
Ia menjelaskan, jika pembangunan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka realisasi peningkatan jalan dan jaringan listrik akan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, Pemkab Tambrauw telah melakukan koordinasi intensif dengan Tim Percepatan Pembangunan yang dibentuk Presiden Prabowo, Unit Percepatan Pembangunan Papua (UP4B), serta sejumlah kementerian teknis terkait.
“Pendekatan lintas sektor menjadi langkah penting agar pembangunan infrastruktur di Tambrauw masuk dalam prioritas nasional,” jelasnya.
Bupati Yesnath juga mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen wilayah Kabupaten Tambrauw merupakan kawasan konservasi dan hutan lindung, sehingga setiap pembangunan infrastruktur wajib melalui kajian teknis dan lingkungan yang mendalam. Saat ini, Pemkab Tambrauw tengah menyusun master plan pembangunan jalan dan listrik terpadu sebagai dasar pengajuan program ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
“Kami sedang memetakan panjang ruas, lebar jalan, serta kebutuhan teknis lainnya. Jika berada di kawasan konservasi, perizinan langsung melalui kementerian terkait, sementara untuk hutan lindung menjadi kewenangan provinsi,” terangnya.
Selain pembangunan jalan, Pemkab Tambrauw juga menaruh perhatian serius pada pemerataan listrik bagi kampung-kampung yang masih bergantung pada sistem tradisional dan bahan bakar minyak. Pemerintah menargetkan, dalam waktu satu hingga tiga tahun ke depan, pembangunan jalan dan elektrifikasi dapat direalisasikan secara bertahap dan terintegrasi.
Menurut Yesnath, pembangunan infrastruktur Pantura tidak hanya membuka akses transportasi, tetapi juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Potensi perikanan tangkap di wilayah tersebut dinilai sangat besar, namun selama ini hasil laut masih harus dipasarkan ke Sorong akibat belum tersedianya fasilitas pengolahan di Tambrauw.
“Ke depan, kami ingin menghadirkan pusat pengolahan perikanan terpadu di kawasan Pantura, sekaligus mengembangkan pariwisata pantai dan perkebunan kelapa dalam,” ujarnya.
Untuk mempercepat realisasi rencana tersebut, Pemkab Tambrauw berencana menggelar seminar lintas kementerian pada awal tahun mendatang dengan melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Perhubungan. Forum ini diharapkan dapat mendorong peningkatan status ruas Pantura menjadi jalan nasional.
“Kami berharap melalui dukungan Pemerintah Pusat, pembangunan infrastruktur Pantura dapat berjalan lebih cepat, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bupati Yesnath. (MR/Jefri)
