Korsupgah KPK Datangi DPRD Sumut, Ini Hasil Pertemuannya..

METRORAKYAT.COM | MEDAN — Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK sepertinya gagal di Sumatera Utara. Pertemuan tertutup dengan anggota DPRD Sumut masih banyak ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan anggarn.

“Hasilnya masih ada beberapa yang harus diperbaiki, terutama terkait pengelolaan anggaran. Tapi ini lebih ke internal, pengelolaan anggaran di internal DPRD Sumut,” ucap Aida Ratna Zulaiha dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK, usai penyampaian hasil survey di gedung DPRD Sumut, Kamis 15 Juni 2017.

Aida menjelaskan, survey penilaian integritas yang dilakukan KPK bukan hanya dilakukan di Sumut, tetapi juga di 64 kementerian/lembaga yang memiliki kerjasama pencegahan korupsi dengan KPK.

Dari paparan yang disampaikan KPK, masih ditemui sejumlah masalah dalam pengelolaan anggaran di iantaranya ditemuikan penyelewengan anggaran sebesar 27 persen, markup anggaran 3 persen, anggaran tidak sesuai perencanaan 10 persen, pemotongan honor 10 persen, proyek fiktif 7 persen, dan penyelewengan bansos/hibah 100 persen.

Aida menjelaskan, tujuan disampaikannya hasil survey agar sekretariat dewan dapat melakukan perbaikan terkait upaya anti korupsi.

“Itu saja tujuannya, kegiatan ini gak ada sama sekali kaitanya dengan penindakan. Sekaligus juga di sini kami ingin menilai yang dilakukan KPK sendiri di Sumut. Jadi di Sumut ada program koordinasi supervisi pencegahan yang dilakukan KPK. Dengan survey ini kami bisa menilai yang dilakukan KPK sendiri di daerah,” kata Aida.

Sebelumnya, pertemuan KPK dengan Anggota DPRD Sumut berlangsung tertutup selama satu jam di aula utama gedung DPRD Sumut.

Pertemuan tertutup itu menimbulkan spekulasi bahwa KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap para wakil rakyat terkait kasus suap dari mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho. “Gak ada hubungannya, itu kan disimpulkan sendiri,” kata Aida.

Pertemuan tersebut dilakukan tertutup karena pihaknya tidak ingin terjadi miss persepsi oleh media.

“Kenapa saya minta tertutup, karena ini hasil survey. Hasil survey ini sebenarnya efeknya kan ke pencegahan korupsi, upaya anti korupsi. Tetapi ada nilai-nilai yang menunjukkan fenomena korupsi. Jadi saya khawatir kalau saya buka ke wartawan, nanti angkanya ada saja yang ditangkap. Misalnya masih ada 30 persen calo di instansi ini,” kata Aida. (DR/MR).