Direktur Penegakan Hukum Dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahpud, Gelar Jumpa Pers Di DPD PDI P Sumsel

Direktur Penegakan Hukum Dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahpud, Gelar Jumpa Pers Di DPD PDI P Sumsel
Bagikan

METRORAKYAT.COM, PALEMBANG – Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar- Mahpud, Ifdhal Kasim SH MH menggelar jumpa Pers dengan beberapa awak media di ruang rapat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) yang berlokasi di Jalan Basuki Rachmad nomor.1681 Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumsel. Selasa (23/01/2024).

Dalam jumpa Pers tersebut dijelaskan bahwa Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud terus melakukan rapat Konsulidasi disetiap daerah terkait semangkin maraknya pelanggaran yang terjadi menjelang hari pencoblosan (14/01/2024). Dan meminta Bawaslu bersikap tegas dalam memberikan sanksi bagi setiap pelaku pelanggaran Pemilu.

Dihadapan wartawan Ifdhal Kasim SH MH selaku Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengatakan, dirinya melakukan konsolidasi dengan tim hukum TPD yang ada di setiap Provinsi.

“Kami melakukan konsulidasi dengan tim hukum TPD Provinsi Sumsel, Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung, kami Juga mengundang Provinsi Bengkulu, karena ada kendala teknis jadi tidak sampai pada jam yang ditentukan ini,” kata Ifdhal Kasim.

Ifdhal Kasim melanjutkan, pihaknya melakukan konsolidasikan guna memantau atau melaporkan temuan pelanggaran-pelanggaran pemilu pada setiap tahapan.

“Bentuk pelanggaran itu berupa pelanggaran administratif yang berbentuk Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), bentuk pelanggaran administratif seperti membongkar atau memasang alat peraga kampanye di tempat yang tidak pantas yang dilarang kemudian mencabut atau merobek alat-alat peraga kampanye masing-masing pasangan calon dan caleg, itu merupakan bentuk pelanggaran administratif,” terangnya.

Selain itu, Ifdhal Kasim menjelaskan bentuk pelanggaran yang lain berupa netralitas ASN, TNI-POLRI dan politik uang (Money politik) seera penggunaan bansos sebagai mengiming-imingi untuk mengatakan ini adalah produk dari salah satu pasangan calon.

“Bentuk-bentuk pelanggaran ini yang yang kita minta untuk terus dipantau dan dilaporkan ke lembaga yang punya otoritas pengawasan yakni Bawaslu, baik itu Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten dan Kota, semua itu bisa dilaporkan oleh masing-masing TPD,” ujarnya.

Ifdhal Kasim juga menerangkan, ada juga pelanggaran dalam bentuk pengerahan kepala desa, pengerahan guru, pengerahan perawat dan seterusnya. Hal itu merupakan suatu bentuk pelanggaran administratif.

“Keterlibatan ASN dalam acara-acara kampanye, itu juga harus dilihat dan dilaporkan, apabila terjadi pelanggaran seperti itu. Inilah yang kita diskusikan kepada teman-teman di daerah, juga mendiskusikan apa hambatan yang mereka hadapi atau kesulitan yang mereka hadapi,” tuturnya.

Dari setiap pertemuan lanjutnya, pihaknya akan membuat semacam jadwal, siapa nantinya yang menjadi penanggung jawab dari daerah Palembang, Lampung bahkan di tiap tiap Provinsi.

“Di Provinsi Sumsel sebetulnya banyak juga terjadi pelanggaran administratif, tapi TPD nya masih mengumpulkan data dan mendata lagi semua pelanggaran itu, yang nantinya akan disampaikan ke Bawaslu. Pelanggaran di Sumsel ini hampir sama dengan pelanggaran yang ada di tempat lain,” ucapnya.

Ditegaskan Ifdhal Kasim, Pelanggaran yang terjadi tersebut berupa pelanggaran dalam bentuk pencopotan atau pemasangan APK di sembarangan tempat dan netralitas ASN serta aparat Desa.

“Kami minta agar Bawaslu memberikan sanksi tegas untuk siapa saja yang melanggar tersebut,” ucapnya.

Dia juga berharap dengan bertemu dan berdiskusi dengan teman teman TPD, ke depan bisa lebih bekerja sama dengan efektif dan cepat menyampaikan kalau ada terjadi pelanggaran.

“Kalau ada terjadi pelanggaran di Palembang, bisa langsung menyampaikan kepada kami, misal pelanggarannya sangat serius, dalam arti ada keterlibatan ASN, kita bisa membantu mengekspos ke Jakarta, tidak hanya di Palembang saja. Termasuk nantinya pelanggaran pada saat pencoblosan,” tukasnya. (MR/YP007)

Tonton Video Arung Jeram di bawah ini:

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.