Rapat Paripurna Penyampaian Nota APBD TA.2027 dan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
METRORAKYAT.COM, BATU BARA – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota http://R.APBD TA. 2027 dan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Batu Bara, Lima Puluh,Selasa (18/11/2026) pukul 10.00 WIB s/d selesai.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bapak Safi’i, SH, didampingi Wakil Ketua DPRD Bapak Rodial. Hadir mewakili Bupati Batu Bara, Wakil Bupati Bapak Syafrizal, SE., M.AP, Plt Sekretaris DPRD Bapak Hardiman Sihombing, S.STP., M.SP, seluruh Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, OPD, dan unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Pada kesempatan ini, mewakili Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Batu Bara, Wakil Bupati Syafrizal menyampaikan, apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batu Bara.
Hal itu dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kabupaten Batu Bara, mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang bahagia, yaitu berorientasi pelayanan, amanah, harmonis, akuntabel, giat, inovatif dan adil untuk Batu Bara yang bahagia.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa KUA-PPAS tahun anggaran 2027 telah selesai dibahas dan disepakati bersama pada hari Kamis tanggal 7 September 2026.
Kita patut bersyukur bahwa rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2027 telah kita sepakati bersama dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2027.
Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah tersebut merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta mewujudkan kemandirian keuangan daerah.
Perubahan Peraturan Daerah ini bukan semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga untuk menciptakan sistem pemungutan pajak dan retribusi yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan peningkatan pendapatan daerah dengan kemampuan ekonomi masyarakat serta keberlangsungan dunia usaha dan investasi di Kabupaten Batu Bara.
Melalui perubahan peraturan ini diharapkan menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Batu Bara, mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Akhirnya, dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk membangun Kabupaten Batu Bara yang lebih baik, marilah kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,”tutur Syafrizal. (MR/PS)
