Pj Walikota Lhokseumawe Buka Rembuk Stunting, Ini tujuannya

METRORAKYAT.COK, LHOKSEUMAWE – Pj Walikota Lhokseumawe membuka rembuk stunting sebagai komitmen dalam upaya menurunkan stunting atau kekerdilan terhadap anak di daerah itu.

“Saya minta semua komponen yang ada di Kota Lhokseumawe dapat berkomitmen dalam mengatasi kasus kekerdilan yang terjadi di Kota Lhokseumawe,” kata Pj Walikota Lhokseumawe Imran saat membuka rembuk stunting di Lhokseumawe, Selasa (1/1/2022).

Dikatakan Imran, kegiatan ini merupakan salah satu upaya dan strategi untuk menekan angka stunting, sehingga semua pihak diharapkan mampu menguatkan komitmen dalam menanggulangi persoalan tersebut dan diharapkan program yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara maksimal.

Menurut Imran, rembuk stunting ini dilakukan untuk memastikan terintegrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama yang melibatkan seluruh pemangku kebijakan, individu, komunitas, lembaga donor, maupun swasta.

“Sumber daya manusia adalah faktor terpenting dan sangat menentukan daya saing sebuah bangsa, sehingga pembangunan sumber daya manusia menjadi investasi berharga bagi masa depan,” katanya.

Imran menyebutkan, salah satu persoalan serius yang terjadi saat ini adalah kondisi buruk pada penduduk yang mengakibatkan terjadinya stunting atau tumbuh kerdil pada anak, sebuah kondisi terhambatnya pertumbuhan fisik yang lebih pendek dari standar umurnya terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan sebagai indikasi otak dan sel tumbuh anak tidak berkembang secara optimal.

“Kedepannya tentu akan berdampak pada tingkat kecerdasan, kemampuan kognitif dan kesehatan karena mudah sakit oleh karenanya pemerintah menjadikan percepatan penurunan stunting ini sebagai perioritas nasional sampai kebawah menjadi program prioritas provinsi, program pemerintah daerah dan program prioritas gampong,”katanya.

Imran mengatakan data prevalensi stunting di Kota Lhokseumawe berdasarkan data survei status gizi indonesia yaitu 27,4 persen sedangkan data elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat yaitu 9,9 persen.

“Berdasarkan data tersebut harus ada sinkronisasi dan upaya penelusuran mengapa perbedaan timpang ini bisa terjadi, untuk itu saya minta Kepala Dinas Kesehatan untuk dicek akurasinya di lapangan dan hasilnya segera laporkan ke saya,” ujarnya.

Imran juga mengingatkan bahwa kasus tersebut juga terjadi akibat faktor perilaku dan pola asuh anak yang salah, sehingga menjadi penyebab stunting. Hal tersebut perlu ditelusuri bersama karena pengetahuan orang tua yang salah, dimana anak usia 0-6 bulan tidak ada asi ekslusif serta kurang tambahan makanan pendamping asi (mpasi).

Kemudian, kurangnya pengawasan orang tua dalam pengasuhan tumbuh kembang balita, faktor penyebab lainya karena kemiskinan, kurangnya akses sanitasi dan air bersih serta terbatasnya layanan kesehatan.

Untuk itu, kata Imran, intervensi gizi sensitif yang sudah dilaksanakan setiap peningkatan ketahanan pangan dan gizi, akses pendidikan serta menjaga kesehatan ibu dan anak termasuk gizi masyarakat terus di intensifkan, diperlukan juga edukasi kesehatan seksual dan reproduksi.

“Saya menghimbau kepada seluruh geuchik agar setiap calon pengantin yang ada di gampong untuk melakukan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat penting yang tidak boleh dilewatkan sebelum melaksanakan aqad nikah, guna menciptakan keluarga sehat dan mencegah terjadinya resiko kematian ibu, bayi dan anak serta mempercepat penurunan stunting,”sebutnya. (MR/Dedy)