Ketua Askawi Sebut Lukita Awang Status”DPO” Saat Orasi Aksi Tolak Kenaikan Tiket Ke TNK

METRORAKYAT.COM, MABAR, NTT – Forum Masyarakat Penyelamatan Pariwisata Manggarai Barat (Formapp-Mabar) mengelar Aksi demonstrasi tolak wacana kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) sejumlah Rp. 3.750 juta di Kantor BTNK, masa aksi tergabung dari beberapa Asosiasi Pelaku Pariwisata yang menyatu dalam satu gerakan Formapp Mabar di Kabupaten Manggarai Barat, Senin (18/07/2022).

Ketua Asosiasi Kapal Wisata Kabupaten Manggarai Barat (Askawi Mabar), Ahyar menyebutkan saat berorasi di Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) bahwa Lukita Awang sebagai Kepala BTNK menjadi daftar pencarian orang (DPO) oleh masa aksi pelaku pariwisata.

Menurut Ahyar, Lukita Awang bersembunyi dan tidak mau menemui ribuan masa aksi pelaku pariwisata saat menyampaikan aspirasi dan beberapa tuntutan dalam penolakan wacana kenaikan tiket masuk ke TNK tersebut.

Hal itu disampaikannya saat berorasi di depan halaman kantor BTNK setelah ke 10 orang perwakilan pelaku pariwisata mengecek keberadaan Lukita Awang di ruangnya,”Ujar Ahyar

“Lukita Awang pengecut dan tidak menghargai pelaku pariwisata yang menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan tiket ke TNK” tegas Ahyar

Sementara Ketua Formapp Mabar, Rafael Todowela dalam orasinya menyampaikan tuntutan wacana penolakan kenaikan tiket ke TNK yakni:

1. Mendesak Presiden untuk membatalkan pemberlakuan kenaikan tiket 3,75 juta/orang pada Agustus mendatang dan seluruh praktek monopoli bisnis di Taman Nasional Komodo. Kami juga menolak system registrasi online yang melanggengkan monopoli itu.

2. Kami mendesak Pemerintah untuk mencabut semua izin perusahaan-perusahaan baik Peruahaan swasta maupun perusahaan milik negara yang telah mengantongi izin usaha pariwisata di dalam kawasan TN Komodo. Bagi kami, selain membahayakan konservasi, kehadiran perusahaan-perusahaan ini juga menciptakan monopoli bisnis pariwisata di kawasan TN Komodo yang meminggirkan warga lokal.

3. Kami mendorong Pemerintah untuk menghentikan wacana liar dan serampangan dalam mengelola TN Komodo yang cenderung merugikan konservasi dan masyarakat lokal. Sebaliknya, berkali-kali kami tegaskan, sudah saatnya Pemerintah duduk bersama untuk mengevaluasi segala bentuk rancangan pembangunan atas TN Komodo serta membuka semua informasi kepada publik.

4. Jika mendorong konservasi di TN Komodo serta menciptakan kesejahteraan bagi warga lokal, kami mendesak Pemeirntah untuk mengalokasikan anggaran yang besar untuk mendorong kinerja BTNK sebagai penjaga konservasi serta mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pelaku aktif konservasi dan wisata komunitas. (MR/Eras Tengajo)