Kepala BKSDM Petronela Krenak,S.Sos : Pelantikan 412 Pejabat Tidak Ada Muatan Politik Didalam

METRORAKYAT.COM, SORONG SELATAN – Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrator, pengawas dan pejabat fungsional yang berlangsung bagi 412 pejabat yang baru saja dilantik tentunya tidak ada muatan politik yang termuat didalamnya.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKSDM Kabupaten Sorong Selatan Petronela Krenak,S.Sos di ruang kerjanya usai ditemui awak media untuk menepis pernyataan kelompok tertentu yang tidak puas menerima hasil keputusan Pelantikan bagi 412 Pejabat.

Petronela Krenak,S.Sos menjawabnya bahwa terkait dengan pelantikan pejabat administrator, Pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah kabupaten Sorong Selatan yang berlangsung pada hari Kamis 28 April 2022 yang berjumlah 412 orang pejabat yang tadi dilantik atau diambil sumpah janji jabatan sebenarnya ini tidak ada muatan politik apa-apa.

Rolin/mutasi itu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pemerintahan sehingga pemerintahan Samsudin dan Alfons baru dilakukan pelantikan pertama dan pelantikan ini sama sekali tidak ada unsur kepentingan untuk politik di 2024 dan sebenarnya masih jauh.

Lanjut Rolin juga merupakan suatu penyegaran yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian yaitu bupati Melalui tim Baperjakat, tim Baperjakat menilai dari berbagai kriteria baik itu dari kepangkatan, prestasi kerja, maupun masa kerja sehingga Baperjakat melaporkan ke Bupati untuk kebijakan selanjutnya untuk di lakukan pengekuhan.

“Pelantikan tadi kalau di lihat pemerataan sekali baik dari Maybrat,Tehit, imeko maupun saudara/i kita yang dari Nusantara,” ungkap Nela.

Pelantikan memang setiap tahun dilakukan baik pengangkatan, promosi, dan pemberhentian itu adalah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati.

Soal tim kerja tentunya kita melihat presentasi kita punya jabatan ini sedikit dan pegawai lebih banyak sehingga tidak semua pegawai di akomodir. Persoalan Birokasi itu bukan di lihat dari kerja politik dan politik itu merupakan persoalan ketiga karena yang dilihat adalah pemangkatan dan kemampuan pejabat tersebut,”tutupnya.(MR/DESIANUS WATHO).