Ismael Pastikan Proyek Pengerjaan Fisik APBD Murni Selesai di November dan Tidak Ada Masalah 

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Ismael Sinaga memastikan bahwa proyek pengerjaan fisik yang bersumber dari APBD 2021 paling lama telah selesai November 2021.

Demikian dikatakannya saat Refleksi Akhir Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumut yang digelar di Medan, Selasa (28/12).

“Kalau ada saat ini melihat proyek pengerjaan katakanlah dari Dinas PU atau Bina Marga, maka kegiatan itu sudah bisa dipastikan di P-APBD. Kalau dari APBD murni itu paling lama selesainya sudah di November,” ujar Ismael.

Ia menambahkan bahwa hal tersebut sesuai arahan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bahwa semua pengerjaan fisik harus selesai di bulan November. “Ini saya garansi. Semua proyek APBD sudah selesai di November,” ucapnya.

Ia juga menerangkan bahwa hal yang wajar misalnya hingga sampai Desember masih ada dana kas daerah yang tersisa di bank. Hal ini sebagai cadangan daerah. “APBD Sumut misalnya Rp13,7 triliun. Kalau dirata-ratakan paling satu bulannya itu keluar Rp1 triliun lebih. Hal yang wajar misalnya di Desember ini tersisa Rp1 triliun lagi. Bukan berarti ini tidak bisa digunakan. Ini bisa digunakan,” katanya.

Jadi menurutnya hal yang normal jika saat ini masih ada uang negara di daerah. “Bukan uang itu tak produktif. Uang itu masih ada di bank dan akan kita gunakan,” ucapnya.

Ia mencontohkan lagi misalnya di DKI Jakarta. Misalnya sampai Desember ini masih ada uang sisa di kas daerahnya Rp16 triliun itu masih wajar. “Malah kalau sisa Rp8 triliun Pemprov nya was-was. Bisa jadi ada beberapa proyek yang gagal bayar,” katanya.

Ia juga menerangkan bahwa untuk proyek-proyek di Sumut, pihaknya telah berkoordinasi dengan pengadaan barang dan jasa agar Januari mendatang sudah bisa dilakukan tender. “Ini kami sudah berkoordinasi. Semoga bisa selaras dengan kabupaten/kota,” sebutnya.

Digitalisasi Diklaim Hindari Pengurusan Tanpa Biaya Di Sumut, Pengamat: Uji Dengan Bongkar Kotak Pengaduan Masyarakat

Berbagai aplikasi berbasis digital terus digenjot oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam rangka memudahkan pelayanan publik di Sumatera Utara. Selain untuk memudahkan layanan, penggunaan aplikasi berbasis digital juga diklaim akan meminimalisir berbagai biaya yang timbul dalam pelayanan tersebut, termasuk potensi korupsi.

Apresiasi terhadap pengembangan aplikasi layanan berbasis digital ini sendiri langsung disampaikan oleh Pj Sekda Sumut Afifi Lubis saat membuka acara Refleksi Akhir Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprovsu.

“Terus tingkatkan akselerasi pelayanan lewat aplikasi digital,” katanya, Selasa (28/12/2021).

Sementara itu, pengamat kebijakan anggaran dan layanan publik di Sumatera Utara Bakhrul Khair Amal menilai apresiasi yang disampaikan oleh Afifi Lubis tersebut masih bersifat normatif. Ia menilai perlu untuk menguji apresiasi tersebut dengan melakukan uji petik dari sisi pandangan masyarakat atas penerapan berbagai layanan publik secara digital tersebut.

“Yang disampaikan pak Sekda tersebut masih normatif dan perlu diuji. Coba dibongkar kotak pengaduan masyarakat untuk melihat apakah hal klasik dalam pengurusan tanpa biaya sudah berjalan baik dengan layanan berbasis digital?,” ujarnya.

Menurut sosok yang menjabat Dewan Pengawas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut ini menambahkan, kotak pengaduan masyarakat akan menjadi bahan pembanding yang sangat penting untuk menilai kinerja pelayanan publik dengan penerapan sistem digital.

“Berapa pengaduan masyarakat yang masuk, berapa yang sudah ditindaklanjuti dan progresnya bagaimana. Jadi kita harus melihat sebuah capaian maupun kinerja secara holistik untuk mengukur apakah penerapan layanan ini layak diapresiasi atau harus dievaluasi,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam refleksi akhir tahun BPKAD Sumut tersebut, kepala BPKAD Ismael Sinaga menyampaikan beberapa aplikasi layanan mereka dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Beberapa aplikasi tersebut diantaranya yakni aplikasi SI ANAK DARA, SI PERJAKA dan beberapa aplikasi digital lainnya.(MR/red)