Rapat DPRD Samosir di Kabupaten Simalungun, Masa Pandemi Abaikan Kepentingan Masyarakat.
METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – Rapat paripurna DPRD Samosir yang berlangsung selama satu Minggu mulai tanggal 15-20/11, disalah satu Hotel Kabupaten Simalugun sangat menyakiti hati masayarakat terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini.
“Rapat dengan agenda pembahasan anggaran yang berlangsung di Hotel Atsari Parapat Simalungun”.
Rapat tersebut menjadi perbincangan hangat dan menjadi tanda tanya dikalangan masyarakat Samosir secara khusu para netizen yang tentu ingin tau mengapa rapat itu dilakukan di luar Kabupaten Samosir.
Menanggapi itu, Wakil ketua DPRD Samosir, Nasib Simbolon menjelaskan berbagai alasan kenapa diadakanya rapat pembahasan anggaran di luar Samosir.
“Tidak ada anggaran khusus untuk pembahasan APBD, yang difasilitasi pemerintah hanya tempat pertemuan dan konsumsi. Terkait fasilitas lain dibayai dewan masing masing,” ujarnya saat disembangi Wartawan di Hotel Atsari Parapat.
Lebih lanjut dia menjelaskan, soal biaya yang dipergunakan pada saat rapat di Hotel Atsari yang berada di Kabupaten Simalungun itu.
Ini merupakan bukti bahwa DPRD Samosir tidak peduli kepada kepentingan masyarakat di masa pandemi. Karena rapat di luar
Samosir yang sebenarnya atas kemauan dan persetujuan DPRD Samosir.
Menanggapi pertanyaan nitizen tersebut Nasib Simbolon memaparkan, rapat pembahasan anggaran yang diadakan diluar Kabupaten Samosir ini, akan lebih efektif dan tidak mengganggu program pemerintah.
“Yang paling utama kita supaya pembahasan efektif dan efisien. Terkait pembahasan, kita tidak mengganggu program pemerintah, kita jadwalkan misalnya hari ini enam, tujuh SKPD hari ke tujuh yang hadir, besok jadwal merekah tujuh ya tujuh yang datang,” ucapnya.
Dijelaskan dia lagi, Pertemuan di Hotel Atsari Parapat selama lima hari, empat hari untuk pembahasan dan hari Sabtu Finalisasi, supaya hari Senin bisa digelar rapat Paripurna DPRD Samosir.
Karena menurutnya sudah satu pembelajaran kalau membuat rapat pembahasan di Samosir, rapat sering tidak Kuorum karena para peserta rapat pulang.
“Jadi pandangan masyarakat, pandangan publik, seakan akan DPRD itu adalah belum Sinkronisasi dengan Pemerintah dan masih ada tujuan lain, maka terjadilah deklot apa segala macam, itu yang kita hindari,” bebernya.
Menurut dia lagi, pembahasan tersebut akan berlangsung alot, karena harus menyesuaikan Uang yang ada dengan program unggulan Bupati seperti pembelian alat berat, BPJS dan Beasiswa berprestasi.
“Menjadi pembahasan alot nanti, karena uang hanya delapan ratus milyar, tapi program unggulan Bupati harus sembilan Eksavator. Kalau sembilan misalnya Eksavator, bagaimana mereka mengelolah serta bagaimana biaya operasionalnya dengan keadaan uang yang ada,” katanya.
Guna tercapai program unggulan Bupati, lanjut Nasib Simbolon, akan direncanakan pengurangan Tenaga Harian Lepas (THL) dengan jumlah yang besar.
“Maka mereka mengasumsi untuk menutupi pembiayaan ini, diwacanakan pengurangan THL (Tanaga Harian Lepas-red) empat ratus orang. Boleh kalau dari segi anggaran, tapi dari segi kemanusiaan “songondia muse” (bagaimana lagi-red),” pungkasnya.
Padahal menurut Nasib Simbolon, mereka THL yang dimaksud sudah ada yang bekerja sejak Tahun 2005. “Makanya ini jadi argumentasi yang benar-benar nanti harus di pahami,” katanya.
Kendati demikian, menurut Nasib Simbolon masih ada opsi lain yang harus dilakukan pihak pemerintah untuk mencari solusi, yang terbaik untuk para THL antaralain mengurangi honor dari yang biasanya.
“Kami pertahankan dulu dalam masa pandemi ini, tetapi kami tegaskan pada OPD, silahkan dalam perpanjangang misalnya SK tenaga THL di evaluasi. “Kan ada kriteria” apakah itu loyal, apakah disiplin, apakah berkinerja baik, ya sudah! disitulah kewenangan,” simpulnya. (MR/156).
