Saksi Sebut Nama Kepala BNNP Sumut Dalam Sidang
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Mantan Bendahara BNN Provinsi Sumatera Utara, Syafira tak kuasa menahan tangisnya saat persidangan lanjutan perkara korupsi dalam double input data sehingga merugikan keuangan negara Rp.756.530.000,- pada Tahun 2007, yang menghadirkan dua orang saksi dari BNN Provinsi Sumatera Utara.
Dua saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yakni Kabag Umum BNN Provinsi Sumut, Karjono dan PPK BNN Provinsi Sumut, Soritua Sihombing dalam persidangan yang berlangsung di Cakra 2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (31/05/21).
Dalam persidangan itu Karjono maupun Soritua sempat ‘disentil’ oleh Majelis Hakim yang diketuai Syafril Batubara tentang tidak telitinya kedua saksi saat pengajuan pembayaran oleh terdakwa.
Bahkan kedua saksi tampak gugup pertanyaaan menohok dari majelis hakim yang menanyakan apakah kedua saksi ikut menikmati uang dari double imput tersebut yang merugikan negara ratusan juta tersebut. Meski keduanya serentak menjawab tidak saat majelis hakim mempertanyakan hal itu.
Bahkan Anggota Majelis Hakim Tipikor, Bambang mempertanyakan kenapa Soritua tidak teliti saat pengajuan SPP oleh terdakwa. Menjawab itu, Soritua menegaskan bahwa pihaknya saat pengajuan saat jam sibuk pulang kantor dan sifatnya mendesak dan saat itu ada perintah pimpinan sehingga ia pun menandatangani, hal yang sama pun disampaikan Karjono selaku Kabag Umum.
Dari berkas dakwaan, Lanjut Bambang disini ada pengeluaran non Budgeter artinya untuk keperluan tamu atau biaya tak terduga ini bagaimana, dan siapa menanggung apakah dari situ yang diambil dari pengadaan data atau double input?, kalau untuk itu sudah anggaran sebut Karjono.
Masih dalam sidang itu, apakah Soritua ada menanyakan soal pengajuan SPP terdakwa langsung kepada KPA dalam hal ini Kepala BNN Provinsi, Brigjen Pol Andi Loedianto. Dengan tegas Soritua menjawab tidak berani, “siap tidak berani,” jawabnya kepada anggota majelis hakim.
Sementara itu Penuntut Umum Kejari Medan, Nur Ainum bersama Dessy Belinda Situmorang, menanyakan kapan hal ini terungkap pada saat pemeriksaan audit Inspektorat pada April 2017 lalu. Disitu diketahui adanya pengadaan data kegiatan pada bidang pemberantasan dan rehabilitasi sehingga negara mengalami kerugian.
Karjono menyebutkan bahwa terdakwa sebelumny diberikan kesempatan untuk mengembalikan uang selama dua bulan akan tetapi tidak ada itikad baiknya sehingg diproses hukum.
Pada persidangan itu, penuntut umum kembali mempertegas kapan peristiwa berlangsung apakah semasa Andi Loedianto atau Marsauli Siregar, kedua menjawab semasa Andi Loedianto.
Sementara itu terdakwa yang semenjak awal sidang sudah menangis, langsung menanggapi kesaksian yang dihadirkan oleh jaksa.
“Terdakwa kamu jangan menangis saja tolong kamu tanggapi keterangan kedua saksi ini mana yang benar dan mana yang salah,” ucap Syafril.
Mendapatkan kesempatan, Syarifa pun menuturkan ia menyatakan bahwa uang yang diperoleh sama sekali bukan untuk kepentingan pribadi.
“Uang yang digunakan dari beberapa Aitem tersebut bukan kepentinganya tapi untuk keperluan tamu BNNP Sumut dari Jakarta dan keperluan Kepala BNNP Sumut untuk pihak ketiga, serta uang Rp10 hingga Rp15 juta buat Pak Karjono untuk pulang kampung serta pulsa,”ucapnya.
Sontak saja Ketua Majelis Hakim Syafril pun menanyakan kepada Karjono, kampung anda dimana?, jawab Karjono dikawasan Buluh Cina.
Ngeri Ya, ke Buluh Cina sampai belasan Juta, lalu Karjono pun membantah apa yang disampaikan terdakwa adalah bohong.
Meski Karjono membantah, terdakwa tetap kekeh kalau uang tersebut digunakan oleh Karjono serta kegiatan BNNP Sumut.(MR/am)
