Sekwan Tak Peduli Gedung DPRD Sumut Bocor-Bocor
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Miris bila melihat ketimpangan antara Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dengan Gedung DPRD Sumut. Ditengah pandemi Covid saat ini, Kantor Gubsu dilakukan rehab dengan alokasi anggaran Rp 37,7 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2021. Sementara, kondisi Gedung DPRD Sumut yang mulai berbocoran, toilet yang rusak, maupun ornamen dinding serta ikan-ikan hias yang berhilangan atau bermatian, tak membuat Sekretaris DPRD Sumut (Sekwan), Afifi Lubis, pusing.
Tapi Afifi lebih memilih rehab taman DPRD Sumut dengan anggaran sebesar Rp 189.500.000 menjelang akhir Desember 2020 yang sumber dananya juga tidak jelas karena tidak dicantumkan pada plang pekerjaan.
Beberapa kali coba dihubungi untuk mendapatkan konfirmasi, Afifi, terkesan menghindar.
Salah seorang stafnya, menyebut kalau Afifi berpesan, tidak bisa diganggu. “Bapak lagi lelah. Baru tadi pagi pulang dari Madina dan langsung ke rumah dinas gubernur,” jawabnya.
Sedangkan Kabag Umum Setwan, Muda Lubis, sedang keluar dan juga terkesan menghindar ketika dikonfirmasi.
Sementara, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting. lebih memilih diam saat dikonfirmasi terkait kondisi tersebut melalui pesan WhatsApp-nya, beberapa waktu lalu. Politikus PDI Perjuangan itu tidak menggubrisnya meski pesan sudah terbaca.
Berbeda dengan Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Nasution saat disambangi di ruang kerjanya. Politikus Partai Gerindra itu mengaku prihatin dengan kondisi gedung tempat wakil rakyat itu bekerja.
“Kita sebenarnya prihatin dengan kondisi itu. Dan memang gedung ini perlulah segera diperbaiki agar anggota dewan maupun tamu yang datang berkunjung, merasa nyaman. Tapi saya yakin bahwa pada tahun ini akan diperbaiki,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Senada, Wakil Ketua Komisi C, Zeira Salim Ritonga (ZSR), juga menyatakan keprihatinannya. Tapi Sekwan, katanya, tidak ada mengusulkan anggaran untuk rehab Gedung DPRD Sumut saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Tahun Anggaran (TA) 2021. Hal ini disampaikankanya kepada media, Senin (26/04), di Gedung DPRD Sumut, ketika dimintakan tanggapannya melihat kondisi gedung wakil rakyat itu.
“Saya tidak tahu soal usulan rehab gedung dewan ini. Tapi setahu saya tidak ada diusulkan Sekwan dalam pembahasan RAPBD TA 2021. Saya kan juga ikut di Badan Anggaran (Banggar – red.) tapi tidak ada membahas itu. Entahlah, mungkin Sekwan ada menganggarkan. Kan enggak mungkin detail saya dapatkan informasi itu. Bahwa pembahasan di Badan Anggaran dilakukan secara gelondongan. Sampai di satuan dua saja. Satuan tiganya kita tidak masuk kesana kemarin,” ungkapnya.
Tapi soal gedung dewan, sambungnya, tidak ada usulan terkait berapa jumlah anggaran rehab. “Saya dengar juga tidak ada permintaan dari Sekwan karena semua diucapkan dalam rapat Banggar,” ucapnya.
Sekwan, imbuhnya, tidak perlu harus disuruh. Apalagi kondisi gedung dewan yang seperti sekarang ini, seharusnya menjadi perhatian serius Sekwan karena dia tahu yang mana yang perlu diperbaiki. Jadi tidak harus diusulkan dewan sebab itu menyangkut hal tehnis.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini berharap agar kondisi gedung dewan itu dapat segera diperbaiki. “Gedung dewan ini perlulah direhab. Kan malu kita melihat bocor-bocor itu. Termasuk kondisi toilet yang perlu direvitalisasi. Bukan artinya ditengah situasi sekarang ini kita tidak peduli dengan uang rakyat. Tetapi yang mana dibutuhkan untuk direhab, ya direhablah. Kita bukan minta yang baru. Bukan itu. Agar rakyat jangan salah paham dengan kita,” sarannya.
Baginya, bila dibandingkan dengan membangun ruang VVIP yang baru di Bandara Kuala Namu yang mencapai Rp 30 miliar, rehab Gedung DPRD Sumut jauh lebih perlu.
“Untuk apa membangun ruang VVIP itu ? Dalam situasi Covid saat ini lalu-lintas pesawat dan tamu yang datang juga kecil. Jadi untuk apa itu anggaran pembangunan yang ditampung dalam APBD TA 2020 oleh Dinas Perhubungan Provsu itu ?. Saya nanti akan melihat LKPJ-nya, apakah sesuai dengan speknya,” celanya.
Diingatkannya agar saat ini, dewan itu jangan hanya diam melihat kondisi rakyat. Dewan harus selalu berbicara mewakili kepentingan rakyat, agar penggunaan anggaran APBD bermanfaat dan berdaya guna sebesar-besar untuk kepentingan rakyat.
Pantauan media di lapangan, saat hujan tadi siang, Selasa (27/04), terlihat empat buah ember ditaruh di depan tangga menuju lantai dua gedung wakil rakyat itu. (MR/Sipa Munthe)
