Gubsu Kukuhkan TPAKD Kabupaten Samosir
METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) melakukan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kab Samosir.
Pengukuhan TPAKD sekaligus di 29 Kab/Kota di Sumut yang sebelumnya sudah dilakukan untuk 4 Kab/Kota, Senin (26/10/2020).
Gubsu berharap TPAKD untuk bekerja secara nyata, serta mendorong percepatan pemulihan perekonomian daerah di masa pandemi Covid-19.
Karena jelas kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak di banyak sektor, termasuk ekonomi yang melemah akibat daya beli masyarakat menurun. Tentu ini sangat dibutuhkan berbagai upaya dalam memperluas akses keuangan masyarakat, diantaranya pembentukan TPAKD.
Selain Kab Samosir ada sebanyak 28 TPAKD dikukuhkan yakni Batubara, Deli Serdang, Asahan, Dairi, Humbang Hasundutan,Labuhan Batu, Karo, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Labuhanbatu Utara, Nias, Padang Lawas, Nias Barat, Pakpak Bharat, Nias Selatan, Simalungun, Nias Utara, Tapanuli Selatan, Gunung Sitoli, Toba, Medan, Tapanuli Tengah, Binjai, Tapanuli Utara, Padangsidimpuan, Sibolga Pematangsiantar dan Tanjungbalai.
“Diharapkan pengukuhan TPAKD bergerak secara konkret, terutama di masa pandemi demi menggerakkan ekonomi rakyat. Untuk maksimalkan potensi wilayah masing-masing,” sebut Gubsu usai pengukuhan TPAKD Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan.
Gubsu sebagau Ketua Pengarah TPAKD Sumut juga mengharapkan pemerintah kabupaten/kota agar tetap optimis mampu keluar dari kesulitan ini, dengan terus mengoptimalkan potensi wilayah masing-masing. Sehingga perekonomian daerah yang cenderung menurun beberapa waktu terakhir dapat segera kembali pulih.
Anggota Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara mengapresiasi pembentukan 29 TPAKD di Sumut. Karena ini merupakan pembentukan TPAKD yang terbanyak di Indonesia.
Dengan pengukuhan TPAKD yang sudah terbentuk dari 197 TPAKD, yang terdiri dari 32 TPAKD tingkat provinsi dan 165 TPAKD tingkat kabupaten/kota.
“TPAKD di Sumut ini merupakan terbanyak yang telah membentuk TPAKD,” cetusnya.
Lanjut Tirta, OJK berkomitmen untuk memperluas akses keuangan di Indonesia. Namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Perlu sinergi dan kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia maupun industri jasa keuangan. Apalagi OJK sedang melaksanakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020 yang diadakan OJK.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan hanya dapat dicapai dengan sinergi dan kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Sementara Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut juga sebagai Sekretaris TPAKD Sumut Ernita Bangun menjelaskan, sebelumnya sudah ada 4 TPAKD yang dibentuk di Sumut, yaitu Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan Padanglawas Utara. Ernita juga memaparkan ada program percepatan pembentukan Jamkrida, sinergi program Laku Pandai ‘One Village One Agent’, menuju UMKM Sumut bermartabat, swasembada serta ketahanan pangan, optimalisasi sektor kelautan perikanan dan akselerasi perluasan gerakan Ayo Menabung.
Selain itu, juga diadakan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster pertanian, antara pemerintah Kab Taput, PT Bank Sumut, PT Asuransi Jasindo dan Perusda Pertanian Tapanuli Utara.
Dikesempatan sama hadir Kepala OJK R5 Sumbagut Yusuf Ansori, Pjs Walikota Medan Arif Sudarto Trinugroho, dan Bupati Taput Nikson Nababan. (MR/JB Rumapea)
