Bupati Yohanis Manibuy, S.E., M.H.: Perda Ini Untuk Rakyat Bintuni, Bukan Untuk di Atas Kertas
METRORAKYAT.COM, BINTUNI – Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, S.E., M.H., hadir memberikan arahan dalam Kegiatan Harmonisasi dan Konsultasi Publik terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Usul Inisiatif DPRK Teluk Bintuni, Jumat (13/11/2026), di To Be Resto Bintuni.
Kehadiran Bupati Yohanis menegaskan, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni hadir penuh untuk mendukung produk hukum daerah yang berpihak kepada masyarakat.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat, agar setiap pasal yang dirumuskan tidak hanya benar secara hukum, tapi juga menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Dalam arahannya, Bupati Yohanis menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK, khususnya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang mengambil prakarsa menyusun kedua Ranperda tersebut.
“Inisiatif ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRK sekaligus upaya menghadirkan kebijakan daerah yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Bupati Yohanis.
Menurut Bupati, sinergi pemerintah daerah dan DPRK adalah fondasi utama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Dua Ranperda yang dibahas adalah:
1. Ranperda tentang Perlindungan Pangan Lokal dan Pengembangan Usaha Kampung Berbasis Komoditas Lokal.
2. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasaran Ikan.
Kedua Ranperda ini berkaitan langsung dengan potensi dan kebutuhan pembangunan Teluk Bintuni, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keberlanjutan lingkungan.
Bupati Yohanis menyebut, Teluk Bintuni telah lama dikenal kaya komoditas lokal bernilai tinggi, seperti sagu, buah merah, mangrove, serta hasil laut berupa ikan sembilan, kepiting, dan udang.
“Potensi ini perlu dikelola, dilindungi, dan dikembangkan melalui kepastian hukum, perlindungan kawasan produksi, penguatan kelembagaan usaha, serta akses pasar, sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi,” jelas Bupati Yohanis.
Melalui cara itu, komoditas lokal diharapkan bisa mendorong tumbuhnya UMKM, menjadi produk unggulan kampung, dan akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.
Begitu juga sektor kelautan dan perikanan. Perairan Teluk Bintuni sangat besar dan melibatkan banyak pelaku, mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hingga pemasar hasil perikanan.
Mereka membutuhkan perlindungan, pemberdayaan, dan kepastian hukum agar bisa bekerja secara aman, produktif, dan sejahtera.
Bupati menegaskan, negara harus hadir, agar nelayan dan pelaku usaha perikanan tidak berjalan sendiri, tapi mendapat dukungan kebijakan, pendampingan, dan perlindungan.
Arah kebijakan kedua Ranperda ini sejalan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2045, yaitu “Kabupaten Teluk Bintuni yang Mandiri, Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan”.
Visi itu diwujudkan melalui kemandirian daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam dan kreativitas masyarakat, untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, memenuhi kebutuhan lokal, serta memperluas peluang pasar.
Karena itu, kedua Ranperda ini diharapkan menjadi instrumen kebijakan yang memberi perlindungan dan kepastian hukum, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Di akhir arahannya, Bupati Yohanis berharap kedua Ranperda dibahas secara teknokratis dan komprehensif, dengan memperhatikan substansi, kesesuaian peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan riil masyarakat.
“Partisipasi aktif sangat diperlukan dalam memberikan masukan, kritik konstruktif, serta solusi yang implementatif, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan benar-benar dapat dilaksanakan,” tegas Bupati Yohanis.(mr/Azrul)
