Telibat Nakoba, Satu PNS Tapteng Diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS
METRORAKYAT.COM, TAPTENG – Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani kembali berikan sanksi tegas terhadap satu orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah yang terlibat Narkoba diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (BKD Tapteng) Yetty Sembiring, S.STP, MM di BKD Tapteng, Rabu (20/05/2020).
“Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 1051/BKD/2020 Tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS. Adapun ASN dimaksud berinisial Ilham Abadi Hutagalung, dalam jabatan terakhir sebagai Tenaga Fungsional Umum di unit kerja Puskesmas Sibabangun Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah,”beber Kepala BKD Tapteng Yetty Sembiring, S.STP, MM.
Dalam Hal pemberhentian seorang PNS yang terlibat Kasus Nakoba Kepala BKD Tapteng, dalam hal ini membenarkan, Bahwa PNS yang bersangkutan terlibat dalam kasus narkotika yang mana keterlibatan dalam proses Hukum di Kepolisian Tapteng.
“Sejak kepemimpinan Bakhtiar Ahmad Sibarani selaku Bupati Tapanuli Tengah didampingi Wakil Bupati Darwin Sitompul telah menegaskan, akan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kasus terkait PNS yang diberhentikan karena kasus narkoba sedari awal seluruh PNS dan Honorer/TKS telah menandatangani perjanjian di atas materai yang berisikan, siap diberhentikan jika terbukti terlibat narkoba. Dalam penandatangan Sikap Bupati Tapteng juga memperkuat perjanjian tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penyalah Gunaan Narkoba di Kabupaten Tapanuli Tengah. Peraturan ini tertuang pada Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 disebutkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) penyalah guna Narkoba sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dapat diberikan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),” tutur Kepala BKD Tapteng.
Lanjut Kepala BKD Tapteng Yetty Sembiring memaparkan, sebelum memutuskan hal itu, telah diterima Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba RSUD Pandan Nomor Lab. 3897/400/RSUD/IV/2020 Tanggal 24 April 2020 disertai Surat Polres Tapanuli Tengah Nomor B/1062/V/Res.4.2/2020/Resnarkoba Tanggal 8 Mei 2020 dam Surat Bupati Tapanuli Tengah Nomor 800/1298/2020 Tanggal 8 Mei 2020 tentang Pembentuka Tim Pemeriksa, serta hasil Rapat Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang telah dilakukan oleh Ilham Abdi Hutagalung.
Kepala BKD Tapteng juga menjelaskan, bahwa Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang telah dilakukan oleh Ilham Abdi Hutagalung terdiri atas Sekretaris Daerah Tapteng, selaku Ketua Tim, Asisten Administrasi dan Umum, Inspektur Tapteng, Kepala BKD Tapteng, Plt Kabag Hukum dan Orta Setda Tapteng, Kepala Bidang Penilaian Aparatur Dan Penghargaan pada BKD Tapteng, serta Kasubbid Disiplin Dan Penghargaan pada BKD Tapteng. Rapat Tim pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin PNS tersebut juga dihadiri oleh Pimpinan Puskesmas Sibabangun sebagai atasan langsung PNS yang bersangkutan.
“Sesuai dengan Himbauan Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani telah menjelaskan bahwa kita harus konsisten dalam pemberantasan Narkoba, Tempat Maksiat, dan Perjudian di Kabupaten Tapanuli Tengah tanpa pandang bulu, termasuk oknum PNS jika terbukti terlibat kasus Narkoba akan diberhentikan sesuai aturan yang berlaku,” kata Kepala BKD Tapteng Yetty Sembiring (MR/RM).

