PT MSSB Mangkir Dari Undangan DPRK, Anggota Dewan Geram
METRORAKYAT.COM, SUBULUSALAM – Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam (DPRK) kembali layangkan surat undangan kepada PT MSSB Untuk menindaklanjuti penyelesaian konflik lahan masyarakat di empat Desa Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, Kamis (17/01/2020)
Meskipun pihak PT MSSB tidak hadir
Dalam rapat lanjutan Masalah Sengeketa Lahan PT MSSB itu, Rapat tetap di lanjutkan di Ruangan Banggar DPRK Subulussalam.
Wakil ketua DPRK Fajri Munthe sebagai Pimpinan rapat penyeleseian konflik lahan masyarakat di empat Desa tersebut, akan Berupaya mediasi konflik Masalah lahan tersebut.
Sebelumnya Muspika Kecamatan Rundeng bersama DPRK Subulussalm juga telah memanggil pihak PT MSSB melalui surat udangan, Resmi Wakil Walikota Subulussalam, namun tidak juga dihadiri oleh pihak PT MSSB yang hanya melayangkan sepucuk surat balasan atas ketidakhadirannya memenuhi udangan dengan alasan tertentu,
Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam sangat kecewa, seakan-akan Surat undangan dari DPRK tidak dihiraukan.
Melihat situasi dalam sidang tersebut semakin panas, Fajri Munthe selaku Pimpinan Rapat berusaha untuk meredam kemarahan masyarakat dalam Rapat Lanjutan Sengketa lahan PT MSSB itu.
“Saudara saudara mohon bersabar menunggu beberapa hari lagi, dalam Minggu ini kami akan usahakan Bermusyawarah dengan Pihak Pemerintah Kota melalui wakil walikota untuk menempuh langkah selanjutnya berhubung Walikota sekarang bertugas diluar Kota, kami akan berupaya secepatnya untuk penyelesaian permasalahan ini,”ujar Fajri Munthe.
Rusdi, SP selaku Koordinator perwakilan masyarakat meminta sehubungan atas kesepakatan pada tanggal 17 Oktober 2019 lalu yang isinya bahwa Pihak PT berjanji akan menyelesaikan Konflik lahan di empat Desa tersebut dengan batas waktu sampai 17 Januari 2020, apabila masalah tidak terselesaikan maka pihak manapun tidak boleh menggarap dan memanen lahan tersebut, masyarakat menginginkan jalan menuju lahan agar diblokir agar kedua belah pihak tidak dapat masuk kelokasi lahan.
Mendengar pernyataan tersebut Bahagia Maha selaku anggota DPRK dari komisi A meminta kepada seluruh masyarakat yang mempunyai lahan agar tidak berbuat anarkis dan bersabar menunggu wakil walikota pulang dari luarkota.
Dan secepatnya nanti akan diadakan pertemuan dengan Beliau, dan apabila permasalahan tidak kunjung selesai maka Anggota DPRK beserta Wakil Walikota ikut turun kelapangan untuk memblokir jalan menuju lahan. (MR/Jar)
