Meski Kalah di PN Medan, dan Komisi A DPRD Sumut Sudah Mengeluarkan Surat Untuk Ganti Rugi Klaim Asuransi, PT Sompo Insurance Indonesia Tetap Ngotot Ikuti Jalur Pengadilan Tinggi
METRORAKYAT.COM, MEDAN – PT. Sompo Insuranse Indonesia tetap ngotot tidak akan membayarkan klaim asuransi terhadap tertanggung pemegang Polis Asuransi All Risk dengan Nomor MD-FPR 0000293-000002017-08 atas nama Halomoan H, warga Jalan Semeru No 11, kecamatan Medan Kota – Kota Medan Sumatera Utara, meskipun Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan agar PT Sompo Insurance Indonesia (tergugat) membayar ganti rugi kepada penggugat (Halomoan H) sebesar Rp.3.267.400.000,- (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh empat ratus ribu rupiah) sesuai keputusan Pengadilan Negeri Kota Medan dengan Nomor Putusan 531/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 20 Maret 2019.
Selain itu tentang hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang pernah dilakukan Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu lalu di ruang rapat yang juga telah mengundang Pihak Perwakilan PT Sompo Insurance Indonesia baik dari Jakarta dan perwakilan Wilayah Sumut, perwakilan Otiritas Jasa Keuangan Wilayah Sumut, Pihak Imigrasi Sumut, Kuasa Hukum dari PT Sompo dan kuasa hukum dari Halomoan H selaku penggugat dan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumut, Brilian Muktar ( saat masih menjadi anggota DPRD Provsu) yang melakukan RDP atas permohonan nasabah PT Sompo Insurance Indonesia bernama Halomoan Nomor 016/V/2019 Tanggal 16 Mei 2019 yang dilayangkan ke Ketua DPRD Sumut dan mendisposisikan ke Komisi A yang membidangi masalah hukum, namun seakan tidak di gubris oleh pihak PT Sompo.
Hal ini sesuai dengan keterangan yang di peroleh wartawan metrorakyat.com dari bagian humas PT Sompo Insurance Indonesia Jakarta, Cici Marco, Jumat (27/9/19).
“Saat ini proses Banding sedang berjalan di Pengadilan Tinggi Medan. Untuk informasi bahwa prosedur perkara perdata Banding tidak membutuhkan proses ber acara seperti pada sidang di Pengadilan Negeri,” ucap Cici melalui pesan WhatsApps nya.
Sambung dia lagi, mengenai rekomendasi DPRD Sumut kepada Sompo berkaitan dengan kasus tersebut, DPRD Provsu merekomendasikan untuk diadakan negosiasi kembali diluar pengadilan. Namun dikarenakan kasus ini sudah bergulir ke proses Banding maka pihak PT Sompo masih menunggu putusan Banding terlebih dahulu.
“Kami akan menunggu putusan banding Bang. Setelah putusan ada, kami akan menindaklanjutinya dengan berbagai kemungkinan,”tutup Cici.
Sementara itu, Halomoan H yang dirugikan katena tidak dibayarkan pihak PT Sompo Insurance Indonesia klaim asuransi all risk miliknya, mengaku sejak awal pihak PT Sompo tidak ada niat baik untuk membayarkan klaim asuransinya, meskipun semua syarat dan berbagai proses di perusahaan asuransi milik Jepang itu sudah di ikutinya, sehingga jalan satu-satunya harus lewat jalur hukum.
” PN Medan sudah putuskan agar PT Sompo membayar ganti rugi klaim asuransi pada saya, namun mereka (PT Sompo Insurance Indonesia) memilih untuk banding, dan tidak pernah sekalipun menghubungi dirinya sekedar mencari solusi,”terang Halomoan.
Lanjutnya, Komisi A DPRD Provinsi Sumut sesuai hasil RDP yang dilakukan beberapa waktu lalu, melihat adanya indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh PT Sompo Insurance Indonesia kepada Halomona H selaku nasabah sebesar Rp.3.267.400.000,- (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh empat ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian tertanggungan Polis Asuransi All Risk dengan Nomor MD-FPR 0000293-000002017-08.
Halomoan H yakin bahwa asuransi sekelas PT Sompo Insurance Indonesia bukan tidak mampu untuk membayarkan claim kepada dirinya, namun diduga perusahaan itu tidak ada itikad baik dan tidak menghormati putusan Hakim Pengadilan Negeri Hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Halomoan, bagaimana bisa asuransi yang merupakan milik negara Jepang tidak mampu bayar klaim polis asuransi nasabahnya meski putusan PN Medan sudah keluar Putusan untuk menghukum asuransi Sompo membayarkan seluruh Claim kepada Halomoan dan membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini selain itu, sejak perkara ini bergulir, tambah Halomoan, dirinya tidak pernah dihubungi atau ditemui pihak PT Sompo.
” Saya juga heran pihak Otoritas Jasa Keuangan RI wilayah Sumut saat ini jadi melunak setelah pertemuan yang saya pernah kirimkan Surat Undangan dari Ketua DPRD SUMUT kepada Gubernur Sumut, Walikota Medan Kapolrestabes Medan, Kakanwil KemenHum & Ham, Polsek Medan Kota, Ketua OJK Sumut, dengan Ombudsman RI, dan Dewan Asuransi dikantornya beberapa waktu lalu,” tanya Halomoan heran.
Sambungnya, dalam surat Rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat antara PT Sompo Insurance Indonesia, Komisi A DPRD Provinsi Sumut, Halomoan H selaku nasabah yang menuntut dan pihak OJK bersama seluruh instansi terkait yang hadir dilaksanakan di ruang rapat komisi A, sudah bisa menjadi bukti ketidak patuhan PT Sompo Indonesia terhadap aturan dan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana hanya diberikan kewenangan kepada pihak Kepolisian untuk yang Penyelidikan adanya sesuatu tindak Pidana pencurian dimana Polrestabes Medan & Polsek MedanKota telah memberikan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian atas SparePart sesuai yg dilaporkan dalam STPL namun pihak Asuransi Sompo menyerahkan fotocopy yang sudah dijilidkan hasil proses claim hampir 2tahun oleh Asuransi Sompo kepada setiap Undangan dari Ketua DPRD Sumut yang hadir dan memberikan penjelasan dengan alasannya gugatan belum waktunya (Premature) dan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah tidak beralasan Hukum dengan hasil Laporan team investigasi PT.Japenansi Nusantara kepada Asuransi Sompo menyatakan ada kemungkinan seseorang telah masuk kelokasi dengan memanjat dinding pembatas dan melompat turun kelokasi tertanggung dan ada indikasi SparePart yang dicuri tidak hilang tapi telah dipindahkan atau telah dikirimkan ketempat kepelanggan tertanggung atau dipakai untuk kepentingan proyek sendiri atau pencurian hanya sempat mengambil Potongkan besi sisa bubut dimana Laporan team investigasi PT.Japenansi Nusantara Dan Hutomo Sjahlim K.Sofjan & Partner yang honour nya dibayarkan dari pihak Asuransi Sompo yang pasti akan memihak kepada Asuransi Sompo yang juga tidak bisa dipertanggung jawabkan penjelasannya atau Laporannya sampai sekarang Tgl.27-9-2019.
Klausula sengketa polis hanya menyatakan bila terjadi sengketa yang timbul akan disepakati bahwa tertanggung dan penanggung harus diselesaikan sengketa dalam waktu 60hari selambat2nya 180hari kelender dapat diperpanjang atas Perjanjian kedua belah pihak atau hanya melalui jalur2 Hukum di Pengadilan Negeri didalam wilayah nya bukan mebuat opini-opini yg menyesatkan sehingga sudah pas jika Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta OJK untuk memanggil PT Sompo Insurance Indonesia yang ditengarai banyak merugikan konsumen dan diperiksa apakah perjanjian tersebut tidak melanggar aturan perundangan yang berlaku di Negara RI dan Komisi A memiliki kewenangan untuk mengajukan pembekuan izin usaha asuransi milik Jepang PMA tersebut bila tidak segera ditanggapi dan dieksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No.531/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 20 Maret 2019.(MR/Tim)
