Sorot Proyek Gedung RSUD Bintuni, LSM WGAB Desak Audit Investigatif : Dari HPS Bocor Hingga Dugaan Nepostime Mencuat
METRORAKYAT.COM, BINTUNI – Pengelolaan anggaran kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni. Proyek strategis pembangunan Gedung Administrasi Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Teluk Bintuni senilai miliaran rupiah kini menjadi sorotan tajam akibat tumpukan dugaan pelanggaran fatal, mulai dari anomali harga penawaran yang “ajaib”, indikasi nepotisme tingkat tinggi, hingga kualitas konstruksi yang membahayakan keselamatan.
Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Generasi Anak Bangsa (LSM WGAB) secara resmi menyoroti proyek dengan Nomor Kontrak 2159/RSUD/SPK/DBH/VII/2026 ini. Proyek bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pagu Rp6.504.750.000 tersebut dimenangkan oleh CV. Putri Wariagar Pratama. Namun, kemenangan kontraktor pimpinan Darwin ini dinilai LSM WGAB bukan hasil kompetisi sehat, melainkan indikasi kuat adanya “permainan” di balik layar.
Anomali “Ajaib”: Selisih Penawaran Hanya Rp1,4 Juta?
Ketua LSM WGAB, Yerry Basri Mak, SH, MH, membeberkan data yang mencengangkan. Berdasarkan penelusuran dokumen, CV. Putri Wariagar Pratama memenangkan tender dengan penawaran Rp6.503.292.901,77.
Jika dibandingkan dengan nilai pagu Rp6.504.750.000, selisihnya hanyalah Rp1.457.089 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
“Nilai pagu miliaran rupiah, tapi selisih penawarannya hanya sejuta lebih? Ini bukan kompetisi, ini seperti sudah ‘settingan’. Dalam lelang terbuka, mustahil peserta lain tidak menawar lebih rendah dari itu. Ini indikasi kuat adanya kebocoran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diberikan kepada pemenang sebelum lelang dibuka,” tegas Yerry kepada wartawan, Jumat (13/11).
Yerry menilai, selisih yang tidak masuk akal ini mematikan persaingan usaha dan merugikan negara, karena potensi penghematan yang seharusnya bisa mencapai ratusan juta atau miliaran rupiah, hilang begitu saja.
.Bantahan Direktur RSUD.
Menanggapi tudingan miring tersebut, Direktur RSUD Teluk Bintuni yang juga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dr. Novita Panggau, membantah keras angka selisih Rp1,4 juta yang disampaikan LSM.
“Ketika dikonfirmasi, saya membantah jika HPS dengan harga penawaran selisihnya hanya Rp1.457.089. Itu tidak benar. Pihak kontraktor CV. Wariagar Pratama sudah menawarkan sesuai aturan dari nilai pagu,” ujar dr. Novita, Jumat (13/11).
Meski demikian, Direktur belum bersedia merinci angka pasti penawaran pemenang maupun besaran penghematan yang terjadi, hanya menyebut perkiraannya “sekitar ratusan juta”. “Dokumennya lengkap, ada semua. Nanti kami perlihatkan apabila dibutuhkan. Mengenai teknis pekerjaan, nanti dijawab oleh PPK yang lebih tahu,” tambahnya.
Bom Waktu Nepotisme: Direktur dan Kontraktor Diduga Suami-Istri
Di tengah perdebatan angka, LSM WGAB melempar “bom” yang jauh lebih berbahaya: dugaan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest). Berdasarkan penelusuran lapangan, terindikasi adanya hubungan afiliasi keluarga sedarah/semenda antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia jasa.
“Kami menemukan indikasi kuat bahwa Direktur CV. Putri Wariagar Pratama, Bapak Darwin, memiliki hubungan suami-istri dengan Direktur RSUD Teluk Bintuni, dr. Novita Panggau,” ungkap Yerry.
Jika dugaan ini terbukti, maka ini adalah pelanggaran berat terhadap peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan etika birokrasi. Peraturan melarang keras pejabat yang berurusan dengan paket proyek memiliki hubungan afiliasi dengan pemenang tender.
“Bagaimana bisa objektif jika yang mengawasi dan memegang anggaran adalah istri, sementara yang mengerjakan adalah suami? Ini adalah bentuk nepotisme yang mencederai kepercayaan publik dan berpotensi pidana korupsi,” tandas Yerry.
Kualitas Dipertanyakan: Tiang Pancang dari Kayu?.
Selain masalah administrasi, nyawa pasien dan pegawai RSUD terancam oleh dugaan permainan spesifikasi teknis. Di lapangan, LSM WGAB menemukan indikasi penggunaan tiang pancang dari material kayu balok untuk menopang Gedung Administrasi.
Padahal, standar bangunan gedung pemerintahan bertingkat menuntut usia pakai (*design life*) minimal 50-60 tahun dengan fondasi beton atau baja yang kokoh, mengingat kontur tanah di Bintuni.
“Apakah kayu balok mampu menahan beban konstruksi gedung administrasi yang akan dipakai puluhan tahun? Ini rentan rayap dan pembusukan. Apakah ini cara kontraktor memeras keuntungan dengan mengorbankan kualitas dan keselamatan?” tanya Yerry menantang.
Desakan Audit Investigatif.
Merespons rangkaian dugaan serius ini, LSM WGAB mendesak:
1. Inspektorat Daerah & BPKP segera melakukan audit investigatif terhadap kewajaran HPS dan proses lelang.
2. Aparat Penegak Hukum (Kejari/Polres) mengusut dugaan kebocoran dokumen dan gratifikasi/nepotisme.
3. Pemkab Teluk Bintuni mengevaluasi jabatan pejabat terkait jika terbukti ada konflik kepentingan.
“Kami akan kawal terus. Jika ada indikasi korupsi yang merugikan negara dan membahayakan keselamatan, kami tidak akan ragu membawa ini ke ranah hukum,” tutup Yerry. (mr/JS)
