Tiga Kali Disurati, Ruko Tanpa PBG di Jalan Sampul Tetap Dibangun, Satpol PP Medan ke Mana?
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Penegakan aturan bangunan di Kota Medan kembali menjadi sorotan. Bangunan rumah toko (ruko) di Jalan Sampul No. 59-A, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, yang diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), masih terus dikerjakan meski telah tiga kali menerima surat peringatan dari Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
Pantauan awak media di lokasi menunjukkan aktivitas pembangunan masih berlangsung. Ironisnya, tidak terlihat papan informasi maupun stiker PBG yang terpasang di area bangunan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terhadap efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah (Perda), khususnya oleh Satpol PP Kota Medan.
Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Perkimcikataru Kota Medan, Dicky, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap bangunan tersebut.
Menurutnya, memang telah terbit Keterangan Rencana Kota (KRK) Nomor 600.1.15.2/6164 tertanggal 8 Mei 2026 atas nama Norita Tampubolon untuk rencana rumah toko (RTT). Namun, sejumlah persyaratan belum dilengkapi, sementara pembangunan tetap berjalan.
Karena itu, pemilik bangunan telah diberikan tiga kali surat peringatan, yakni SP I Nomor 600.1.15.2/SP-3096 tertanggal 22 September 2026, SP II Nomor 600.1.15.2/SP-3234 tertanggal 1 Oktober 2026, dan SP III Nomor 600.1.15.2/SP-3304 tertanggal 7 Oktober 2026.
Dicky juga menyebutkan, Perkimcikataru telah mengirimkan surat hasil monitoring dan evaluasi kepada Satpol PP Kota Medan melalui surat Nomor 600.1.15.2/SP-3482 tertanggal 21 Oktober 2026.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Satpol PP telah menjadwalkan penindakan terhadap bangunan tersebut pada 30 Oktober 2026, dengan rencana pembongkaran karena tidak memiliki PBG.
Namun, fakta di lapangan justru menimbulkan tanda tanya. Jika penindakan telah dijadwalkan, mengapa aktivitas pembangunan masih berlangsung?.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mempertanyakan keseriusan Satpol PP dalam menjalankan fungsi penegakan Perda.
“Kalau Satpol PP sudah turun, mengapa pembangunan masih terus berjalan?. Seharusnya aktivitas pembangunan dihentikan sementara sampai seluruh persyaratan perizinan dipenuhi,” ujarnya.
Warga juga meminta agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Mereka mendesak Satpol PP Kota Medan memberikan penjelasan terbuka mengenai realisasi penindakan yang sebelumnya telah dijadwalkan.
Selain itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diminta mengevaluasi kinerja Kasatpol PP apabila terbukti terjadi kelalaian dalam menindaklanjuti rekomendasi penertiban tersebut.
Penegakan aturan tidak boleh berhenti sebatas surat peringatan dan jadwal penindakan. Publik membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar administrasi. Jangan sampai muncul kesan bahwa aturan hanya tegas di atas kertas, tetapi lemah ketika berhadapan dengan pelanggaran di lapangan.(MR/Irwan)
