DPR Papua Barat: BPGMN Harus Masuk dan Jaga Mangrove Bintuni
METRORAKYAT.COM, TELUK BINTUNI – Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan dari DPR Papua Barat.
Wakil Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat, Agustinus Orosomna, S.H., menilai kehadiran BPGMN menjadi momentum penting untuk pelestarian mangrove di Papua Barat.
“Saya sebagai anggota DPR Fraksi Otonomi Khusus Papua Barat mendukung sepenuhnya pembentukan Badan Gambut dan juga Mangrove Nasional. Ini kesempatan yang baik,” kata Orosomna kepada http://MetroRakyat.com, Senin (28/9/2026).
Berdasarkan data, Teluk Bintuni memiliki hutan mangrove seluas 225.367 hektare atau 52 persen dari total mangrove di Papua Barat. Total kawasan mangrove Teluk Bintuni bahkan mencapai lebih dari 236.000 hektare atau sekitar 10 persen dari total mangrove di Indonesia.
“Kami di Teluk Bintuni, Papua Barat mempunyai hutan mangrove yang sangat luas, urutan kedua kalau tidak salah di dunia setelah Amazon. Sehingga saya secara pribadi menyambut ini secara baik,” ujar Orosomna.
Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dan meminta agar BPGMN hadir hingga ke daerah.
“Maka kami minta untuk masyarakat adat harus dilibatkan di dalam pembentukan badan ini. Dan badan ini bukan hanya di pusat saja tetapi di tingkat provinsi sampai kabupaten juga harus ada,” katanya.
Orosomna berharap BPGMN segera berjalan untuk menjaga keberlangsungan mangrove adat di Bintuni.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pembentukan BPGMN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026) lalu.(MR/Azrul)
