Bobby Minta Perhatian Serius Pemkab Karo Terhadap Korban MBG Jangan Dianggap “Drama”

METRORAKYAT.COM, SUMUT – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh pihak memberikan perhatian serius terhadap puluhan siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kabupaten Karo, yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sorotan terhadap penanganan kasus tersebut mencuat karena hingga Rabu (16/9/2026), sejumlah siswa masih menjalani perawatan di RS Amanda Berastagi. Di tengah kondisi tersebut, perhatian juga tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Karo, khususnya Bupati Karo Antonius Ginting, yang disebut belum terlihat menjenguk langsung para siswa yang dirawat.

Bobby menegaskan, kondisi para siswa yang terdampak tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurutnya, pemerintah harus memastikan anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan maupun trauma mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang memadai.

Ia mengingatkan agar respons psikologis para siswa setelah kejadian tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan.

“Anak-anak ini harus kita ayomi, kita lindungi. Jangan dianggap lebay, jangan dianggap drama,” kata Bobby saat memberikan keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (17/9/2026).

Menurut Bobby, setiap anak memiliki kondisi mental dan respons yang berbeda ketika menghadapi sebuah peristiwa yang berpotensi menimbulkan trauma. Karena itu, penanganan korban tidak cukup hanya dengan memastikan kondisi fisiknya mendapatkan perawatan medis.

“Enggak semua anak itu mentalnya sama. Sama seperti korban kecelakaan, responsnya berbeda-beda,” ujarnya.

Mantan Walikota Medan itupun menilai, pemerintah bersama pihak sekolah dan orang-orang dewasa di sekitar siswa harus mampu menciptakan rasa aman bagi para korban.

Pendampingan tersebut dinilai penting karena pengalaman yang dialami para siswa bukan hanya menyangkut keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis.

Dalam situasi tersebut, perhatian publik juga mengarah kepada Pemkab Karo. Sebab, para siswa yang terdampak merupakan pelajar yang berada di wilayah Kabupaten Karo dan sebagian di antaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Hingga 16 September 2026, pemberitaan lokal menyebut keluarga korban belum melihat Bupati Karo Antonius Ginting datang langsung ke rumah sakit untuk memastikan kondisi para siswa.

Kondisi ini menjadi sorotan karena kasus dugaan gangguan kesehatan akibat MBG di Karo bukan merupakan persoalan yang berdiri sendiri. Sebelumnya, ratusan siswa di wilayah Berastagi juga mengalami kejadian serupa dan proses penanganannya masih menjadi perhatian.

Kasus terbaru di SMK Negeri 1 Merdeka bahkan membuat puluhan siswa harus mendapatkan perawatan medis. Data yang diberitakan sejumlah media menunjukkan jumlah siswa yang mengalami keluhan terus berkembang, sementara penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut masih dalam proses penelusuran.

Karena itu, ketidakhadiran kepala daerah secara langsung di tengah siswa yang sedang menjalani perawatan menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian, terutama dalam konteks tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakatnya.

Meski demikian, persoalan penyebab gangguan kesehatan siswa masih perlu menunggu hasil pemeriksaan dan investigasi. Pihak berwenang sebelumnya juga menyatakan penyebab gangguan kesehatan tersebut belum dapat dipastikan.

Bobby mengatakan, penanganan terhadap para siswa tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sekolah, tenaga kesehatan, pengelola MBG hingga pihak terkait lainnya harus memastikan para siswa memperoleh perlindungan.

Menurutnya, persoalan yang paling mendesak saat ini adalah memastikan kondisi anak-anak tersebut aman dan mendapatkan perhatian yang layak.

“Yang paling penting sekarang bagaimana anak-anak ini kita ayomi dan masyarakat juga kita ayomi,” katanya.

Pernyataan Bobby tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa penanganan kasus dugaan keracunan MBG di Karo tidak boleh berhenti pada penanganan medis semata.

Pemerintah juga harus memastikan kondisi psikologis korban diperhatikan, keluarga memperoleh informasi yang jelas, serta proses penelusuran terhadap dugaan gangguan kesehatan dilakukan secara transparan.

Di sisi lain, sorotan terhadap Bupati Karo Antonius Ginting membuat Pemkab Karo dituntut menunjukkan langkah konkret di tengah masih adanya siswa yang menjalani perawatan.

Kehadiran langsung kepala daerah, koordinasi dengan rumah sakit, komunikasi dengan orang tua siswa serta pengawasan terhadap proses penanganan menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat tidak merasa ditinggalkan ketika menghadapi persoalan yang menyangkut keselamatan anak-anak.

Dengan kembali munculnya kasus dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG di Karo, perhatian kini tidak hanya tertuju pada kondisi para siswa, tetapi juga pada sejauh mana pemerintah daerah hadir memberikan perlindungan dan memastikan persoalan tersebut ditangani secara serius.(MR/red)