Menuntut Gratis, Ratusan Warga Malang, Blitar Unjuk Rasa di Bendungan Lahor
METRORAKYAT.COM, MALANG – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan warga Malang dan Blitar terkait jalan yang menghubungkan dua daerah yakni Kabupaten Malangn dan Kabupaten Blitar, yang mana dua daerah ini melewati jalur bagian bendungan Lahor, menyusul penerapan pembayaran retribusi non tunai oleh pihak pengelola , baik roda 2 atau 4.
Tuntutan yang paling menonjol adalah penolakan warga terjadi di Gate Lintas Bendungan Lahor Karangkates pada Senin (26/1/2026). Massa menuntut Jasa Tirta I selaku pengelola untuk memberikan akses gratis bagi warga lokal menyusul pemberlakuan sistem pembayaran non-tunai secara penuh sejak awal tahun ini.
Massa menuntut penghentian penggunaan pembayaran sistem E-Tol karena dirasa memberatkan warga.
Poin Penting unjuknrasa Bendungan Lahor , Karangkates ,sumberpucung Labupaten Malang Jawa Timur yakni , Massa meminta Perum Jasa Tirta I selaku pengelola Gate Bendungan Lahor mencabut kebijakan pembayaran non tunai yang diberlakukan penuh sejak awal 2026, khususnya bagi warga Sumberpucung dan Selorejo yang selama ini menggunakan akses tersebut untuk aktivitas setiap harinya.
“,Walaupun pihak pengelola menyediakan kartu akses gratis, namun warga menilai kebijakan itu tetap dirasa memberatkan warga karena adanya biaya langganan pembaruan kartu setiap enam bulan ganti dengan biaya Rp.35 ribu, keinginan warga gratis sepenuhnya,” jelas Rahman Arifin selaku perwakilan warga.
Situasi Demo tambah memuncak pemicunya ketentuan denda kehilangan kartu yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat sekitar dan terkesan lebih membebani.
“Menurut kami yang tidak masuk akal dan terkesan mbebani warga peraturan apabila kartu hilang,akan dikenakan biaya Rp 100 ribu. Itu artinya sama saja tidak gratis,” tegasnya.
Dalam hal ini warga juga menyebut kebijakan baru ini sangat berdampak pada pelajar. Sebelumnya, pelajar dapat melintas tanpa pungutan biaya, kini dikenakan biaya kartu sebesar Rp 15 ribu per bulan.
Harapan warga , Jasa Tirta I kbali mengevaluasi ulang kebijakan retribusi tersebut dan memberikan kejelasan sikap atas aspirasi tuntutan warga.
“,Warga menuntut serta berharap agar pihak Pengelola dapat mengevaluasi , yang pastinya memberikan penjelasan yang benar benar positif aspirasinya warga,”tukasnya.
Dalam aksi unjuk rasa ini warga menadatangani petisi sebagai bentuk penolakan akan kebijakan yang dirasa memberatkan warga.(MR/Pro).
