Rangkap Jabatan di Simeulue, Mahasiswa Serukan Evaluasi untuk Pelayanan yang Lebih Baik
METRORAKYAT.COM, SIMEULUE – Suara kritis datang dari ujung barat Indonesia. Di tengah rutinitas birokrasi yang terus berjalan, seorang aktivis muda dari Simeulue, Agim Jipima, melontarkan sorotan tajam terhadap praktik rangkap jabatan di tubuh pemerintahan daerahnya.
Renil Muriansyah kini mengemban dua peran sekaligus: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda. Dua institusi yang memegang peranan besar dalam arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Simeulue.
“Ini bukan semata soal jabatan. Ini soal tanggung jawab dan pelayanan publik,” ujar Agim dalam pernyataan persnya. Ia menyoroti bagaimana kompleksnya tugas di DPMD yang membawahi 138 desa dan 29 mukim, serta mengelola anggaran lebih dari Rp200 miliar setiap tahunnya. Di sisi lain, Bappeda menjadi garda depan dalam merancang masa depan pembangunan daerah.
Menurut Agim, konsentrasi dan dedikasi mutlak diperlukan di masing-masing lembaga. Rangkap jabatan, dalam pandangannya, justru berisiko mengaburkan fokus dan menurunkan kualitas pelayanan.
“Kami menghormati kewenangan kepala daerah, tetapi kami juga percaya, banyak ASN yang cakap dan layak untuk diberi kepercayaan. Tidak semua harus dibebankan pada satu pundak,” tambahnya.
Seruannya sederhana, namun penuh makna: evaluasi dan distribusi peran yang adil. Ia berharap Bupati Simeulue, Monas-Nusar, bersikap bijak dalam meninjau kembali kebijakan ini, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional serta layanan publik yang lebih maksimal.
“Langkah evaluasi bukan sekadar administratif. Ini adalah langkah menuju Simeulue yang lebih baik,” tutup Agim.(MR/Adi)
