Pj Wali Kota Budi Utama Pastikan TPP ASN dDan Gaji PHL Tetap Aman
METRORAKYAT.COM, PANGKALPINANG – Dalam apel rutin yang diadakan di halaman kantor Wali Kota Pangkalpinang, Pj Wali Kota Budi Utama menegaskan bahwa tidak akan ada pengurangan atau pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun gaji pegawai honorer (PHL). Pernyataan ini disampaikan untuk mengklarifikasi isu yang beredar terkait kesejahteraan pegawai di tengah adanya rencana Pilkada ulang, (2/12/2024).
“Berdasarkan komitmen kami, tidak ada pejabat yang ingin mengurangi kesejahteraan pegawai. Kami akan berupaya sekuat tenaga agar TPP dan gaji pegawai tetap terjaga seperti saat ini,” ujar Budi Utama.
Isu mengenai pemotongan TPP dan gaji muncul setelah kabar mengenai Pilkada ulang. Budi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak berdasar. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah dipanggil oleh Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas situasi ini dengan pemerintah pusat.
“Pj Gubernur juga menolak adanya pemotongan TPP dan gaji. Beliau ingin memastikan selama masa kepemimpinannya tidak ada kebijakan yang merugikan masyarakat,” tambah Budi.
Mengenai kondisi keuangan daerah, Budi menyebutkan bahwa Pangkalpinang telah mengalami defisit sejak sebelum dilantiknya sebagai Pj Wali Kota. Situasi ini dialami hampir seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, ia meluncurkan program Gerbang PAD (Gerakan Bangkit Pendapatan Asli Daerah) untuk menggali potensi pendapatan yang ada.
Budi mengajak seluruh pegawai Pemkot untuk bersinergi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika ada ide atau gagasan untuk menggali potensi PAD, seperti dari sektor parkir atau aset daerah, silakan laporkan kepada saya. Mari kita diskusikan dan kerjakan bersama,” pintanya.
Dalam kesempatan yang sama, Budi juga membahas perpanjangan kontrak untuk PHL. Ia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) untuk melakukan seleksi dan penilaian kembali terhadap PHL sebelum kontrak mereka diperpanjang tahun 2025.
“Mulai ke depan, PHL akan mendapatkan kontrak kerja selama tiga bulan yang dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi kompetensi mereka. Saya minta agar penilaian dilakukan secara objektif dan profesional,” tutup Budi.
Dengan demikian, Budi Utama berharap agar semua pegawai tetap kompak dan berkontribusi untuk kemajuan Pemkot Pangkalpinang.(MR/RED)
