DPRD Batu Bara Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas Nota RPJP Pelaksanaan APBD Batu Bara TA 2023 dan Nota RPJP Daerah Kabupaten Batu Bara TA 2025 – 2045

DPRD Batu Bara Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas Nota RPJP Pelaksanaan APBD Batu Bara TA 2023 dan Nota RPJP Daerah Kabupaten Batu Bara TA 2025 – 2045
Bagikan

METRORAKYAT.COM, BATU BARA – DPRD Batu Bara Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas Nota Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Batu Bara Tahun Anggaran 2023 dan Nota Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 – 2045 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab.Batu Bara, Lima Puluh, Senin, (24/6/2024).

Turut Hadir Ketua DPRD Kab. Batu Bara Bapak SAFI’I, SH, PJ Bupati Kab. Batu Bara yang diwakilkan oleh Asisten I Bapak Rusian Heri,S.Sos,M.AP, Sekretaris DPRD Kab. Batu Bara Bapak Azhar,S.Pd.,M.Pd, Seluruh Anggota DPRD Kab. Batu Bara, OPD dan Unsur Forkopimda.

Dalam kesempatan ini masing – masing Fraksi menyampaikan Pandangan Umumnya.

Dari Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh Bapak Amirtan menyampaikan, Setelah membaca dan mencermati berharap kedua nota ranperda tersebut dapat segera ditindaklanjuti bersama tim pansus sesuai dengan amanat peraturan dan
perundang – undangan yang berlaku. Ujar Amirtan

Dari Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh ibu Rizky Aryetta,S.ST.,M.Si berharap RANPERDA RPJPD kabupaten batu bara tahun 2025 – 2045 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai amanah instruksi menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2024 yang menerangkan bahwa penyelesaian, penyempurnaan, pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan ranperda, pembubuhan paraf persetujuan ranperda rpjpd kabupaten batu bara tahun 2025 – 2045 dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan agustus tahun 2024.

Fraksi partai golkar juga berharap ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan apbd kabupaten batu bara tahun anggaran 2023 dapat dibahas dan diselesaikan tepat waktu sesuai amanah permendagri nomor 77 tahun 2020 yang mengamanahkan pembahasan dan persetujuan bersama ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan apbd antara kepala daerah dengan dprd dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir,”ujar Rizky.

Dari Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh Bapak Andriyansyah menyampaikan, Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode jangka panjang yang memuat kondisi daerah, strategi dan arah serta kebijakan program pembangunan yang mengacu pada kebijakan rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025 – 2045. Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih maksimal serta merupakan akuntabilitas publik pemerintah daerah.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) juga merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah (opd) yang dijadikan rujukan untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang berisi indikator kinerja yang akan dicapai dan dijadikan acuan dalam penyusunan kegiatan oleh opd setiap tahunnya.

Untuk itu mengingat betapa pentingnya fungsi dari rpjpd 2025-2045 menjadi rujukan pembangunan jangka panjang maka dibutuhkan kemauan dan kemampuan politik dari seluruh pemangku kepentingan dalam mencermatinya agar nantinya dapat direalisasikan dan dirasakan dampak pembangunannya secara nyata oleh masyarakat kabupaten batu bara.

Hal yang tidak kalah penting bahwa program-program jangka panjang ini harus segera di ikuti strategi langkah yang riil atau nyata sehingga bisa dievaluasi tentang hasil yang telah dicapai, sehingga rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) ini tidak hanya bersifat teori dan normatif saja tetapi sesuai yang di inginkan masyarakat kabupaten batu bara dan sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk menuju indonesia emas.

selanjutnya mengenai ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan (RPJP) apbd ta. 2023 fraksi partai gerindra memahami bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan apbd yang disampaikan bupati kepada dewan memuat laporan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas.

“Kami juga memahami bahwa pembahasan ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan (RPJP) APBD TA. 2023 ini bukan untuk melakukan perbaikan terhadap muatan materinya namun dalam rangka mengevaluasi antara rencana dan realisasi. Maka untuk itu perlu adanya komitmen bersama dprd dan pemerintah daerah untuk secara sungguh-sungguh melakukan langkah –langkah perbaikan kedepannya,”ujar Andriyansyah (MR/PS)

Metro Rakyat News