DPP Sumatera Utara Transparansi Resmi Laporkan Kadis DPMPN Simalungun dan 13 Pangulu ke Kejati Sumut Terkait Dugaan Tipidkor Pengadaan Bibit Pohon Tahun 2023

DPP Sumatera Utara Transparansi Resmi Laporkan Kadis DPMPN Simalungun dan 13 Pangulu ke Kejati Sumut Terkait Dugaan Tipidkor Pengadaan Bibit Pohon Tahun 2023
Bagikan

METRORAKYAT.COM, SIMALUNGUN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sumatera Transparansi resmi membuat laporan/pengaduan ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa untuk Pengadaan Bibit Pohon tahun 2023 di wilayah Kabupaten Simalungun tepatnya di nagori se-Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun.

Ketua DPP Sumatera Transparansi Irfan Sapta Nugraha Saragih menyampaikan, laporan itu secara resmi dimasukkan berdasarkan informasi melalui Papan Transparansi di setiap Nagori se-Kecamatan Raya Kahean TA 2023, pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagori. Dimana terdapat adanya pengadaan pupuk dan bibit melalui program Ketahanan Pangan, Pengadaan Bibit
Buah-buahan. Dan hal tersebut telah terlaksana dan berjalan di setiap nagori se-Kecamatan Raya Kahean. Laporan dimasukkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada hari Selasa (11/6/2024).

“Adapun dugaan korupsi itu terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun pada Dinas DPMPN yang merembes hingga tingkat nagori di Kecamatan Raya Kahean. Pengadaan bibit tersebut diduga kurang lebih sebanyak 20.000 pokok dengan
beberapa jenis bibit buah-buahan yang telah dibagikan ke 13 Nagori se-Kecamatan Raya Kahean.

Dan berdasarkan hasil temuan dari tim investigasi kami di lapangan menunjukkan bahwa beberapa bibit yang telah
dibagikan kepada masyarakat tersebut tidak layak tanam dikarenakan seperti kondisi batang
yang patah, tidak berdaun, mati, kurang terawat dan lain sebagainya,” sebut Ketua DPP Sumatera Transparansi Irfan Sapta.

Lanjutnya, berdasarkan hasil penelusuran di lapangan beserta bukti yang didapatkan, bahwa bibit tersebut dibeli dari pembibitan dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per pokok, sehingga dana yang dihabiskan untuk biaya pembelian bibit tersebut sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

Di jelaskan Irfan juga bahwa setelah menurunkan tim untuk melakukan survey guna penelusuran yang lebih intens ditemukan jika harga per pokoknya hanya berkisar kurang lebih 10.000 per batang sehingga dugaan korupsi mencapai miliaran rupiah.

Sehingga pada program pengadaan ini harus ditindak lanjuti dengan serius, karena berakibat pada kerugian keuangan negara dan juga hak-hak masyarakat,” ujarnya dengan tegas.

Dijelaskan Irfan adapun dugaan penyalah gunaan anggaran pada program pengadaan bibit pohon buah-buahan tersebut dimana berasal dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa Kabupaten Simalungun.

Diungkapkan Irfan, adapun pihak yang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yakni Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) berinisial SP, dan 13 Pangulu Nagori yang ada di Kecamatan Raya Kahean.

“Terkait laporan yang kami sampaikan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kami meminta Kejatisu agar segera menindaklanjutinya dan kami bersedia memberikan bukti tambahan jika diperlukan,”pungkas ketua DPP Sumatera Transparansi. (MR/Rel)

Metro Rakyat News