Rapat Paripurna Ke- 24 MP. III Tahun 2023, Membahas Jawaban PJ Walikota Palembang Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
METRORAKYAT.COM, PALEMBANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Zainal Abidin, SH menggelar rapat paripurna ke- 24 Masa Persidangan III tahun sidang 2023, membahas jawaban Pj Walikota Palembang terhadap pemandangan umum Fraksi- Fraksi. Senin (25/09/2023) Pukul 10.00 Wib.
Bertindak sebagai pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Raden Muhammad Yusuf Indra Kesuma, rapat paripurna tersebut digelar digedung rapat utama DPRD Kota Palembang yang berlokasi di jalan Gubernur H Bastari Nomor 02 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Provinsi Sumsel.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Pj Walikota Palembang H Ratu Dewa, Pj Sekda Kota Palembang, para Asisten, Staf ahli Walikota, Inspektur Kota Palembang, Sekwan DPRD Kota Palembang, Kepala Badan/ Satuan/ Dinas, Staf Khusus walikota, Dirut RSUD Bari, Dirut BUMD, Kabag Sekda Kota Palembang, Para Camat se Kota Palembang, para Lurah se Kota Palembang dan tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaian jawabannya Pj Walikota Palembang H Ratu Dewa mengatakan, banyak masukan yang diterima dari pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palembang
“Pandangan umum fraksi-fraksi Saya terima dengan baik, karena saya sepakat dengan beberapa hal yang menjadi aspirasi atau keinginan masyarakat warga Kota Palembang, dan saya langsung turun ke lapangan,” kata RD.
RD melanjutkan, bahwa kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Palembang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya menyesuaikan tarif air bersih PDAM dan meningkatkan kualitas pelayanan, hal ini guna mengoptimalkan PAD Kota Palembang.
“Terkait mengenai penertiban ruang terbuka hijau dan fasilitas umum diwilayah Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang akan melakukan peninjauan terlebih dahulu terkait adanya laporan tersebut dan kemudian akan dilakukan penertiban,” ujarnya.
RD memberikan jawaban, terkait pandangan umum fraksi agar memaksimalkan antisipasi bahaya kebakaran diwilayah Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang dengan instansi terkait terus melakukan koordinasi tentang kegiatan pencegahan kebakaran.
“Kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan sekitar, Kami juga selalu menghimbau dan menugaskan kepada Camat dan Lurah untuk terus memperhatikan wilayahnya masing-masing. Kalau terjadi kebakaran supaya cepat dikabarkan ke Damkar, supaya cepat dilakukan pemadamannya,” jelasnya.
Terkait pandangan umum Fraksi terhadap saran agar berinovasi dalam hal meningkatkan PAD. RD menuturkan, akan terus memberikan kemudahan dalam sistem pelayanan akses pembayaran wajib pajak, dengan adanya hal ini masyarakat dapat terdorong untuk membayar pajak tepat waktu.
Usai rapat paripurna saat dikonfirmasi awak media ini RD mengungkapkan, bahwa dirinya telah menyampaikan semua secara detail terkait pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna berlangsung.
“Artinya ini butuh kerja keras dari seluruh Organisasi perangkat daerah untuk bertindak cepat, tepat dan sesuai dengan apa saran serta masukan dari pandangan fraksi-fraksi sebelumnya,” tuturnya.
Terkait pembahasan pembelajaran bahasa daerah Palembang RD menyebutkan, ada proses proses yang harus dilalui. Karna jangan sampai ketika sudah diterapkan ada hal hal yang berkaitan melanggar peraturan perundang undangan,
“Untuk proses administrasi kita butuh waktu, insyaallah tidak buru buru diawal tahun 2024 bisa kita terapkan dan kita laksanakan, kita sudah melakukan MOU dengan orang yang menguasai bahasa Palembang salah satunya Universitas UIN Palembang, semua stakeholder nantinya akan kita libatkan, semua terlibat,” bebernya.
Masalah progresnya sudah disampaikannya dalam rapat paripurna. Sekarang sedang dilakukan kepengurusan administrasinya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Disinggung masalah harga beras di Kota Palembang, RD menuturkan. Harga beras di Kota Palembang masih dalam tahap stabil.
“Alhamdulillah untuk di Kota Palembang kondisinya masih stabil, memang ada dibeberapa daerah yang pengendalian inflasinya kurang cukup stabil, ini disebabkan salah satunya adalah nilai jual gabah,” ungkapnya.
RD juga menambahkan, bahwa telah melakukan rapat koordinasi dengan menteri dalam negeri meminta agar dinas perdagangan, dinas pertanian dan Organisasi lainnya untuk memantau khususnya harga beras.
“Harga beras sangat berpengaruh terhadap pengaruh inflasi di Palembang, maka Saya minta khusus kepada Dinas terkait agar selalu monitor hal ini dilapangan,” pungkasnya. (MR/ADV)
