BPS Sumut Perkuat Data Pertambangan dan Energi

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Untuk menguatkan satu data pada sektor pertambangan dan energi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Satu Data Pertambangan dengan Energi 2023 melalui tema Kolaborasi Mewujudkan Satu Data Pertambangan dan Energi yang Berkualitas untuk Indonesia Maju yang digelar di Cambridge Hotel, Medan, Rabu (16/8/2023).

Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin mengatakan data pertambangan dan energi bukan hal baru bagi BPS. Sehingga, diperlukan untuk menyiapkan data pendukung dalam menghitung PDRB.

“Kegiatan ini sesungguhnya menguatkan agar Satu Data Pertambangan dan Energi dengan harapan satu data. Karena adanya perbedaan antara dinas, BPS, asosiasi, BUMN yang nantinya menjadi satu. Tidak bingung harus memilih data yang mana,” tuturnya

Dijelaskan Hasan, angka PDRB dihitung dari satu wilayah makanya harusnya datanya sama.

“Ini merupakan upaya kita menyamakan dengan standarisasi yang jelas. BPS memang punya metodologi dan barangkali mereka juga punya sumber data yang mungkin tidak diketahui oleh BPS. Makanya diharapkan melalui FGD ini, BPS bisa mendapatkan itu. Supaya memperkaya, melengkapi serta menyempurnakan data yang sudah ada. Apalagi di Sumut ada pertambangan emas, geotermal, ada juga penggalian hingga listrik. Itu semua data yang harus ditangkap supaya nanti angka PDRB nya berkualitas,” papar dia.

Data yang beragam dari pihak-pihak terkait sangat mempengaruhi terhadap perhitungan PDRB.

“Apalagi data dengan standar yang berbeda itu pada akhirnya akan membuat kita sulit menentukan mana yang tepat. Makanya BPS ingin menyamakan standarnya di seluruh Indonesia. Makanya hari ini kita undang juga dari pusat. Jadi nanti jika ada hasil diskusi yang bagus akan dibawa ke pusat untuk disempurnakan dan kemudian di deliver lagi ke seluruh indonesia,” sebutnya

Selama ini memang masih banyak tantangan untuk menembus sumber data. Karena itu, jika sudah terbangun komunikasi di high level-nya, yang di bawahnya akan tinggal terima yang sudah final.

“Itu akan jadi standar kan. Tidak beda-beda. Saya contohkan. Data Pertamina. Itu kan migas. Jadi ketika sudah pakai data Pertamina, maka daerah tidak perlu lagi mendata karena datanya sudah didapat di pusat. Jadi kita tinggal olah data per daerah masing-masing,” paparnya.

Apalagi, sejauh ini untuk data sektor pertambangan dan energi yang dari BUMN masih lebih mudah didapatkan. Tapi berbeda dengan swasta. Untuk swasta ini butuh literasi karena mereka berorientasi bisnis jadi sedikit sulit. Padahal data itu sangat diperlukan perencanaan pembangunan.

“Perencanaan itu juga berdampak ke swasta dan masyarakat umum. Makanya kalau mereka peduli dengan literasi statistik yang bertumbuh, mudah-mudahan ada support untuk kita,” katanya.

Sejauh ini data pertambangan yang sulit itu menyangkut produksi dan pendapatan. “Makanya yang datanya agak-agak macet, kita ada pendekatan. Bagaimana dia laporan publik-nya. Dari konteks inilah BPS masuk kalau aspek-aspek yang sulit terbuka. Biasanya memang ada hubungannya dengan pajak. Juga aspek laporan akuntabilitas, antara pusat dari daerah. Tapi melalui FGD ini, kita harap hal-hal itu akan ada solusinya,” ujar Hasan.

Lebih lanjut, Statistisi Ahli Madya Sub Direktorat Statistik Pertambangan dan Energi Direktorat Statistik Industri BPS RI, Wahyu Indarto menuturkan, data yang diambil sebenarnya bukan hanya untuk pemerintah. Tapi karena ada juga yang minta dari luar negeri.

Namun selain itu, manfaat data ini disampaikan secara terbuka tentu karena di era ini semua negara-negara maju kalau dia ingin menginvestasikan dananya, harus tahu kondisi negara tersebut.

“Data ini memberikan gambaran kepada mereka. Jadi penting bagi para investor karena ini potret bagaimana sektor pertambangan dan energi. Untuk kita pun, ini tentu

sangat penting. Karena ini pada akhirnya akan mendorong perekonomian karena menyerap tenaga kerja dan lainnya,” ucapnya.

Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut, Karlo Purba, menambahkan, memang keberagaman data ini masih menjadi masalah.

“Setiap kebijakan itu kan harus berdasarkan data. Makanya harus ada keselarasan data. Berharap BPS jadi jurinya. Jadi nanti kami tinggal pakai BPS saja. Jika diperlukan, kami pun siap bekerjasama dan memfasilitasi dengan pelaku usaha yang memiliki izin,” cetusnya mengakhiri. (MR/156)