Raih WTP Ke 10 Kalinya, Bupati Petrus Kasihiw Tegaskan Pimpinan OPD Agar Lebih Proaktif

METRORAKYAT.COM, MANOKWARI – Penyerahan laporan hasil pemeriksaaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022, Manokwari Rabu (17/05/2023).

Bersamaan dengan kabupaten Fak – fak, kabupaten Kaimana, kabupaten Manokwari, kabupaten Pegunungan Arfak dan kabupaten Teluk Bintuni, kelima kabupaten tersebut serentak menerima opini dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) dengan predikat wajar tanpa pengecualian ( WTP ).

Bupati teluk bintuni Ir Petrus Kasihiw MT melalui Kabag Humas Protokol Setda teluk bintuni Ongen Pattikawa S.Sos mengatakan ” kita patut bersyukur karena itu adalah berkat kerja keras kita bersama yakni mulai dari Pak Sekda dan jajarannya, pimpinan OPD, inspektur, para pejabat pembuat komitmen ( PPK ) dan juga bendahara – bendahara yang telah bekerja sama dan bekerja keras melaksanakan semua persyaratan administrasi dalam laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD ) tahun anggaran 2022.

Tentunya ini tidak gampang apalagi kita bisa mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian ( WTP ) yang ke sepuluh kalinya, hal tersebut bisa menjadi kebanggan dan prestasi namun kembali lagi bahwa itu merupakan kewajiban kita sebagai pelaksana anggaran dalam hal ini pemerintah daerah dan juga sebagai amanat undang – undang sebagai pengguna keuangan harus kita pertanggung jawabkan dan hal tersebut sudah kita lakukan dan hasilnya cukup baik, tentunya ini masih ada catatan – catatan atas laporan hasil pemeriksaan ( LHP ) .

Capaian pelaksanaan dari hasil laporan keuangan tersebut mendapatkan angka rasional yakni 73 persen, untuk itu saya lebih menekankan agar bisa mencapai angka 75 persen sesuai dengan standard nasional, karena itu saya berharap segera kita kejar LHP dalam waktu sembilan puluh ( 90 ) hari.

Saya juga sudah menyampaikan kepada inspektorat dan jajarannya bahwa untuk segera menyelesaikan tanggung jawab kita dan kaitan dengan hal tersebut juga ada beberapa surat – surat penting yang harus segera kita selesaikan pada akhir bulan mei ini sesuai dengan kesepakatan kita dengan Badan pemeriksa keuangan ( BPK ), tandas Bupati.

Lanjut Bupati, ” tapi inti dari semua itu adalah yang harus segera di selesaikan adalah kekurangan volume pekerjaan, itu berarti ada kelebihan bayar, dan itu harus segera di setor kembali, untuk itu kepada pimpinan – pimpinan OPD agar bertindak cepat, apakah itu belanja – belanja perjalanan dinas yang melebihi ataupun pekerjaan – pekerjaan pihak ketiga yang belum selesai dengan kata lain sudah dibayarkan semua namun volume pekerjaan belum selesai, itu uangnya harus segera dikembalikan, itu perintah saya yah, tegasnya.

Jadi, agar diperhatikan kepada pimpinan OPD dan pihak ketiga agar perolehan WTP dari BPK tidak menjadi beban oleh syarat kekurangan – kekurangan dari capaian kinerja dalam tindak lanjutnya.

Ungkapan terima kasih banyak kepada kepala BPK RI perwakilan Papua barat beserta jajarannya yang selama ini memberikan pembinaan dan bimbingan terlebih juga kepada para tim auditor yang sudah beberapa bulan bekerja keras memeriksa laporan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan di pemerintah kabupaten teluk bintuni, itu berarti BPK sudah memberikan banyak ruang untuk kita membenahi administrasi menjadi lebih baik, kita apresiasi terhadap mereka.

Untuk teman – teman pimpinan OPD saya sampaikan bahwa jangan alergi atau takut dengan BPK, justru kita harus proaktif mempertanyakan hal yang belum kita pahami sehingga tidak menjadi kendala dalam proses laporan pertanggung jawaban, jangan nanti kalau sudah ada masalah baru bingung maka itu sebelum ada masalah kita harus cari solusi. (MR/Azrul )