DPRD Kota Palembang Gelar Rapat Paripurna Ke- 7 MP. 1 Tahun 2023, Jawaban Walikota Terkait Pemandangan Umum Fraksi Fraksi

METRORAKYAT.COM, PALEMBANG – DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke- 7 Masa Persidangan tahun 2023, jawaban Walikota Kota Palembang terkait Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kota Palembang. Rapat tersebut digelar digedung paripurna DPRD Kota Palembang Provinsi Sumsel. Senin (10/04/2023).

Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, SH didampingi Wakil ketua I Adzanu Getar Nusantara, SH, Wakil Ketua II Raden Muhammad Yusuf Indra Kesuma dan Wakil ketua III Dauli, ST membuka rapat paripurna ke- 7 tersebut dan dihadiri Walikota Palembang H Harnojoyo, Anggota DPRD Kota Palembang, Forkopimda, Kepala OPD Kota Palembang, Camat se Kota Palembang, Lurah se Kota Palembang dan para tamu undangan lainnya.

Dalam rapat paripurna ke- 6 yang digelar DPRD Kota Palembang beberapa hari yang lalu, mendengarkan penyampaian Fraksi Fraksi DPRD Kota Palembang terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Kota Palembang tahun 2022.

Walikota Palembang H Harnojoyo mengawali sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Fraksi DPRD Kota Palembang atas penyampaian beberapa point terhadap tentang pertanggungjawaban Walikota Palembang tahun 2022.

” Terkait perbaikan lampu jalan yang tidak berpungsi telah dilakukan secara bertahap karna keterbatasan sarana dan prasarana yang ada serta kendala bisnis pengadaan barang dan jasa berakibat terhambatnya perbaikan lampu jalan. Kedepan pemerintah Kota Palembang akan meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dan akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan disertai peraturan yang prima oleh Pemerintah Kota Palembang, melalui timbal balik pendapatan yang terdapat khususnya PAD” kata orang nomor satu dijajaran Pemerintah Kota Palembang.

Walikota Harnojoyo melanjutkan, bahwa kita telah sepakat kontibel dan trasparansi tentang pengelolahan keuangan adalah tolak ukur untuk menilai pengelolahan keuangan secara kredit. Pelaksanaan pembangunan daerah akan berjalan dengan baik dengan menerapkan pola pemerintahan yang baik atau good governance.

Mengenai realisasi biaya anggaran tidak terduga (ATT) yang tidak terserap, harus kita pahami bersama bahwa bos anggaran adalah bos anggaran yang sifatnya tidak bisa dan tidak diharapkan berulang yang sangat diperlukan dan terdesak untuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah Kota Palembang sudah banyak bersyukur bahwa pandemi covid- 19 sudah jauh berkurang, sehingga realisasi anggaran tahun 2022 terserap hanya sedikit saja” tuturnya.

Terkait dengan surat edaran nomor : 09/SE/PP/2023 tentang operasional tempat hiburan, restoran, rumah makan, panti pijat, urut tradisional dan panti pijat urut modern dalam bulan suci ramadhan dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang melalui Polisi Pamong Praja Kota Palembang bersama bantuan kendali ops Polrestabes Palembang telah melakukan monitoring dan operasi secara berkala untuk menghormati dan mencegah tidak terjadinya hal hal yang tidak diinginkan dalam bulan suci ramadhan.

” Terkait mahalnya tiket masuk Glora Sriwijaya Palembang akan kami koordinasikan dengan pihak pengelolah sriwijaya Palembang. terkait juga permasalahan tarif air tirta musi yang tidak sesuai dengan pemakaian, dalam penetapan yang wajib dibayar oleh pelanggan dihitung dari hasil pemakaian meter. Menyikapi masalah banjir yang ada di Kota Palembang, bahwa pemerintah Kota Palembang melalui dinas terkait terus melakukan kewajiban meminalisir diwilayah banjir tersebut” ucap walikota Palembang.

Lebih lanjut dikatakan Walikota Palembang. Terkait pemasangan matrial alat peraga atau reklame yang banyak bermunculan yang tanpa izin serta pemasangan memakai fasilitas umum, dijalan dan trotoar akan segera ditindak lanjuti melalui perangkat daerah terkait. Masalah adanya laporan masyarakat banyak mobil pegawaisasi yang banyak memakai bahu jalan dan mobil dinas yang sering ditemui di Mall atau dijalan yang masih beroperasional melebihi jam yang telah diatur, ini akan menjadi bahan tindak lanjut pengawasan sidak.

” Serta terkait dengan penambahan biaya 357 guru pendidikan agama uslam yang belum masuk APBD Kota Palembang tahun 2023, kami jelaskan bahwa anggaran pendidikan profesi guru telah dianggarkan setiap tahunnya secara bertahap, dan pada tahun 2023 ini telah dianggarkan sebesar Rp 2 Miliar. Serta menanggapi maraknya tawuran antar remaja di Kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang melalui Polisi Pamong Praja telah berkerjasama dan berkoordinasi dengan Polrestabes Palembang, Kodim 0418, Kecamatan dan Kelurahan setempat, guna menangani aksi tawuran antar remaja yang terjadi di Kota Palembang” jelasnya.

Walikota Palembang menambahkan, terkait penyetabilan harga sembako pada bulan suci ramadhan, bahwa pemerintah Kota Palembang telah berkerjasama dengan Bulog dan Bank Indonesia telah mengadakan Bazar pasar ramadhan digital 1444 Hijriah, guna menjaga harga sembako selama bulan suci ramadhan tahun 2023.

” Terkait Pemeliharaan terhadap fasilitas umum terus menerus akan kami tingkatkan melalui perangkat daerah terkait. Terkait dengan adanya penimbunan tanpa izin yang menutup saluran air, pemerintah Kota Palembang melalui dinas terkait melalui kegiatan pemeliharaan sistim drainase dan melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pengembang yang melakukan penimbunan tanpa izin” tegas Walikota Palembang.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, SH sebelum menutup rapat paripurna tersebut menyampaikan, demikianlah jawaban Walikota Palembang terkait Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kota Palembang tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022.

” Kami ucapkan selamat berkerja kemudian kami sampaikan bahwa besok Selasa (11/04/2023) akan kita ikuti rapat paripurna ke- 8 Masa Persidangan I tahun 2023, dengan agenda Laporan panitia khusus I yang membahas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Rt/ Rw Kota Palembang tahun 2023- 2043″ pungkasnya. (MR/ADV/YOPI007)