Tahun Ini Pemkab Malang Beri Anggaran Untuk BPJS Warga Miskin
METRORAKYAT.COM, KEPANJEN –Tahun ini, (DINKES) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang memprediksi kebutuhan anggaran makin meningkat. Pemkab Malang tetap menyiapkan anggaran besar untuk program BPJS gratis bagi warga miskin, Baik untuk membayar iuran yang dibayar full maupun dibantu sebagian,
Drg Wiyanto Wijoyo Kadinkes Kabupaten Malang menerangkan kepada kami lewat telepon Kamis (19/01/2023) . ”Jumlah peserta penerima bantuan iuran daerah (PBID) tercatat ada 179.450 jiwa. Namun tahun ini kami estimasi ada penambahan. Dikarenakan ada usulan-usulan yang datang dari masyarakat maupun perangkat daerah,”
Wiyanto menambahkan “pihaknya belum punya angka pasti untuk jumlah tambahan penerima bantuan. Tetapi setidaknya ada tiga sumber informasi valid terkait potensi penambahan penerima bantuan BPJS tersebut. Yakni penambahan data bayi yang baru lahir (BBL) di rumah sakit yang termasuk dalam kategori dari keluarga kurang mampu. Jumlah penambahan diperkirakan sebanyak 100 bayi.
Penambahan jumlah penerima manfaat BPSJ Gratis berasal dari usulan Dinas Sosial. Diestimasi jumlahnya sebanyak 650 jiwa. Sementara penambahan lainnya berasal dari usulan Provinsi Jatim lewat program Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) dan RSUD sekitar 350 orang.
Maka total estimasi kenaikan PBID adalah 180 ribuan jiwa di tahun 2023. Sebanyak 180 ribu orang ini yang akan menerima bantuan berupa uang iuran yang langsung disetorkan ke BPJS. Premi BPJS yang dibayarkan per orang senilai Rp 37.800 rutin setiap bulannya. Berdasarkan estimasi nilai premi ini, tiap bulan Dinkes membutuhkan sekitar Rp 6,824 miliar untu membayar tagihan BPJS warga kurang mampu.
“Ada juga program pembayaran iuran, tetapi tidak di-cover 100 persen. Program ini adalah pembayaran bantuan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan mandiri kelas III. “Kami proyeksi ada 194.691 jiwa yang menerima bantuan ini.”imbuh Kedinkes.
Di jelaskan mantan Kepala UPT Puskesmas Pakis ini lagi, tiap jiwa Rp 2.800. Dikalikan 12 bulan, total anggaran yang diperlukan Rp 6,541 miliar. “Tiap bulan, bantuan Rp 2.800 perak per kepala itu membutuhkan anggaran Rp 545 juta. Sehingga, bila ditotal, maka total kebutuhan jaminan kesehatan daerah sebesar Rp 88 miliar,”tutupnya. (M.R/RAMA.PROJATI)
