OJK Sumbagut Apresiasi Capaian TPAKD Sumut
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera bagian utara (Sumbagut) mengapresiasi atas capaian kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumatera Utara (Sumut).
Capaian tersebut yakni tentang indeks literasi keuangan Sumut tahun 2022 dengan capaian sebesar 51,69% dan untuk induksi keuangan sebesar 95,58%.
Hal ini dibenarkan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Kantor OJK Regional 5 Sumbagut, Untung Santoso pada saat Rapat Pleno TPAKD Semester II tahun 2022 dan Penyusunan Program TPAKD se-Sumut tahun 2023, serta Business Matching UMKM bertempat di Tiara Hotel Convention Center, Medan, Kamis (1/12/2022).
“Inklusi dan literasi keuangan di Sumut juga mengalami peningkatan secara signifikan, bahkan tertinggi kedua secara nasional, setelah DKI Jakarta. Tetapi jangan berpuas diri, jaga dan tingkatkan terus,” jelas Untung Santoso di hadapan para peserta.
Menurut Untung, program unggulan TPAKD Sumut One Village One Agent (OVOA) yang bertujuan memperluas akses keuangan pada triwulan III, juga telah menjangkau 592 desa dari target sebesar 115 desa. Yang artinya program kerja OVOA ini telah mencapai 514%. Untuk program UMKM Go Digital telah membantu 887 pelaku UMKM masuk dalam market place.
Sementara itu, Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho menyampaikan, untuk membuka ketersedian akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat dan pelaku usaha, TPAKD diharapkan terus meningkatkan strategi dan inovasi. Salah satunya bersinergi dengan pemerintah daerah, perbankan, serta instansi terkait lain, untuk bersama-sama mendorong masyarakat mengetahui ketersedian akses keuangan, harapnya.
Seluruh program TPAKD ini, menurutnya, juga perlu terus disosialisasikan dan dipublikasikan, agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui, bahwa mereka akan mendapat kemudahan dalam pembiayaan dan permodalan.
“Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan Wakil Gubenur sangat berharap dari awal kepemimpinan untuk meminimalisir pinjaman ke rentenir yang tanpa syarat macam-macam, bunga cukup tinggi, sehingga banyak masyarakat dan pelaku UMKM yang terjebak,” tukasnya.
Karenanya, peran TPAKD perlu terus didorong dan ditingkatkan, khususnya pada pembiayaan sektor pertanian, perkebunan dan industri pengolahan, agar masyarakat dan pelaku usaha tidak terjebak dengan akses kuangan yang berdampak dari usaha mereka.
“Kita berharap peran TPAKD menjadi motor untuk capaian target indeks inklusi keuangan Sumut sebesar 90% di 2024 bisa tercapai,” harapnya lagi.
Ditambahkan Arief, program percontohan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis klaster di sektor pertanian dan perkebunan yang telah dijalankan di beberapa kabupaten/kota agar bisa diaplikasikan di daerah lain. Apalagi, pertanian serta perkebunan merupakan sektor unggulan Sumut yang bisa membantu pemulihan ekonomi Sumut.
Turut hadir Kepala Biro Prekonomian Sumut Naslindo Sirait, Anggota DPRD Sumut Meryl Rouli Br Saragih, pimpinan perbankan, Kepala Biro Prekonomian Kabupaten/Kota se-Sumut, Kepala Bapemas Kabupaten/Kota se-Sumut, serta pelaku UMKM binaan Pemprov Sumut. (MR/156).
