Bupati Samosir Terima DIPA 2023 dari Gubsu

Bupati Samosir Terima DIPA 2023 dari Gubsu

METROKRAKYAT.COM, SAMOSIR – Bupati Samosir menerima secara langsung Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2023 dari Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Jumat (2/12/2022).

Sumatera Utara (Sumut) mendapat DIPA dan TKDD sebesar Rp. 63,60 triliun dari pemerintah pusat. Gubsu menyerahkan kepada instansi vertikal / lembaga sebesar Rp. 22,05 triliun dan seluruh Kabupaten/kota se-Sumut termasuk Propinsi Sumut (Provsu) sebesar 41, 55 triliun. Penyerahan DIPA dan TKDD 2023 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan oleh Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Anggaran APBN tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional serta menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.

APBN 2023 fokus pada pemulihan ekonomi sehingga harus benar-benar digunakan untuk kebutuhan rakyat. Dalam penggunaan DIPA dan TKDD 2023, Gubsu mengingatkan agar kepala daerah dan lembaga fokus pada 6 penekanan sebagaimana disampaikan presiden RI untuk memanfaatkan APBN 2023, yaitu Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Kemudia keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Kelima, revitalisasi industri dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Dihadapan para Bupati dan walikota, Gubsu, Edy Rahmayadi berharap Kepala OPD dari setiap daerah untuk dapat menjalin komunikasi dengan dinas-dinas yang ada di Provsu untuk mendapatkan bantuan.

“OPD Kabupaten/kota silahkan jumpai Kadis di Propinsi. Buat usulan. Mana yang menjadi prioritas akan dibahas dalam musrembang” jelas Gubsu

Gubsu berharap adanya Komunikasi dua arah dalam membangun kesejahteraan rakyat. Melalui komunikasi akan dapat mencari solusi setiap permasalahan di daerah.

Selain itu, Edy menekankan agar Kepala daerah memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mendapatkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kepala daerah diharapkan memberi keringanan bagi masyarakat kurang mampu. Melibatkan Camat, Kepala Desa hingga Kepling untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sehingga tanah tersertifikasi dan meningkatkan pajak. (MR/156).

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.