Massa AGPM Samosir Orasi di Kejatisu, Minta Mafia Tanah Di APL Tele Diadili

Massa AGPM Samosir Orasi di Kejatisu, Minta Mafia Tanah Di APL Tele Diadili

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemuda dan Masyarakat (AGPM) Samosir, melakukan orasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Selasa (29/11/2022), Medan.

Kehadiran masa AGPM dari Samosir dengan menggunakan sepeda motor beserta dua unit mobil. Sebagai Orator aksi massa Ambrin Simbolon, dan Darma Wijaya Naibaho, meminta Kejatisu menetapkan Mangindar Simbolon dan Waston Simbolon sebagai tersangka terkait perkara tindak pidana korupsi penggelapan tanah negara di Tele, Desa Partungko Naginjang dan Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

“Ir. Mangindar Simbolon MM, dan Drs. Waston Simbolon MM adalah mafia tanah dan penipu masyarakat Samosir. Selamat datang di Samosir negeri indah kepingan surga sarang mafia tanah,” pekik koordinator aksi, Ambrin Simbolon, dengan suara lantang dalam orasinya.

Lanjut dia dalam orasinya, bahwa Ir. Mangindar Simbolon MM merupakan mantan Bupati Samosir periode 2005-2010 juga 2010-2015, dan sekarang sebagai TBPP sesuai SK Bupati Samosir Vandiko T Gultom. Sementara Drs. Waston Simbolon MM adalah mantan Camat Harian.

Keduanya terlibat dengan kasus perkara tindak pidana korupsi penggelapan tanah negara seluas 519 hektar (hutan lindung seluas 234 Ha dan APL seluas 285 Ha) senilai Rp32.740.000.000,- di Tele, Desa Partungko Naginjang dan Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

Dugaan keterlibatan Ir. Mangindar Simbolon pada saat itu adalah sebagai Kadis Kehutanan Kabupaten Toba Samosir dan Drs. Waston Simbolon sebagai Camat Harian, bermula saat adanya rencana dalam melegalkan penguasaan masyarakat maupun pengurusan atas tanah seluas 519 Ha di kawasan Tele, Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian.

Mereka, lanjutnya mengusahakan terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir melalui bantuan Sekda Toba Samosir, Drs. Parlindungan Simbolon (yang saat ini telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 98/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 21 April 2022).

“Untuk itu sambungnya, ‘Mafia Tanah’ adalah kata yang sepadan ditetapkan kepada mereka sebab mereka itu terorganisir, terstruktur dan tersistematis serta melibatkan banyak pihak. Mereka juga memiliki kemampuan merekayasa hukum dan kemampuan finansial luar biasa. Juga mampu mempengaruhi kebijakan/keputusan pemangku pertanahan atau instansi terkait lainnya,” katanya dengan nada tegasnya.

Maka, sambungnya, sudah jelas dan terang benderang bahwa seharusnya juga saudara Mangindar Simbolon dan Waston Simbolon ditetapkan jadi tersangka, mengingat kedua nama tersebut terlibat secara langsung dalam pengurusan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir tentang penguasaan masyarakat dan pengurus atas tanah seluas 519 Ha di kawasan Tele, Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Toba Samosir.

Bahwa keterlibatan kedua tokoh dan mantan Pejabat Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir diatas merupakan sesuatu hal yang sangat ‘Bodoh’ dan ‘Salah’, sebab seharusnya kedua orang tersebut tersebut seharusnya ikut menjaga dan melindungi kelestarian alam Samosir dan Danau Toba akan tapi malah ikut merusak ekosistem Samosir dan Danau Toba.

Atas dasar tersebut, Masyarakat Kabupaten Samosir yang berunjuk rasa meminta agar Kejatisu segera menetapkan Ir. Mangindar Simbolon MM dan Drs. Waston Simbolon MM sebagai tersangka.

“Selanjutnya, memeriksa dan mengadili Ir. Mangindar Simbolon MM dan Drs. Waston Simbolon MM,” ucapnya.

Maka sebagai informasi, untuk perkara tindak korupsi penggelapan tanah negara di Tele, Desa Partungko Naginjang dan Hariara Pintu, Kecamatan Harian, kejaksaan telah menetapkan 3 orang terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan: Nomor: 67/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mdn tanggal 13 Januari 2022 atas nama Terdakwa Bolusson Parungkilon Pasaribu, Nomor: 98/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 21 April 2022 atas nama Terdakwa: Drs. Parlindungan Simbolon, dan Putusan Nomor: 100/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 26 April 2022 atas nama Terdakwa: Drs. Sahala Tampubolon.

Perwakilan Kejatisu, Febri menemui massa Aliansi Gerakan Pemuda dan Masyarakat Samosir.
“Kami menerima dan mengapresiasi laporan Aliansi Gerakan Pemuda dan Masyarakat Samosir, silahkan berikan laporan sesuai mekanisme.

Karena setiap laporan akan teregister dan akan sampai kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Untuk itu kami siap menunggu laporan massa AGPM dari Samosir. (MR/156).

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.