Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Barat Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga Guna Menurunkan Angka Buta Aksara
METRORAKYAT.COM, SORONG SELATAN – Dinas Pemberdayaan Perempuan provinsi Papua Barat melakukan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (PUG) dan hak anak kewenangan provinsi tahun 2022 untuk menurunkan angka buta aksara di kabupaten Sorong Selatan.
Sosialisasi tersebut dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Barat di gedung Marten Luter Wermit Teminabuan kabupaten Sorong Selatan Kamis, 8-9 September 2022.
Kabid KPH Pemberdayaan Perempuan Papua Barat TIRSA.J.ida Wader,S.Km mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menurunkan angka buta aksara perempuan dan anak kabupaten Sorong Selatan khususnya perempuan.
“Kalau perempuan pintar bisa ada di dalam semua klinik untuk membantu pemerintah dalam membangun tetapi juga bisa dapat menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga, menurunkan angka stunting, dan bagi mana perempuan juga bisa tampil seperti laki-laki”, tandasnya.
Perempuan itu harus pintar yang terpenting adalah harus bisa membaca maka pasti keluarganya bisa sejahtera. Perempuan Sehat, Anak-anak sehat bisa Sekolah pasti keluarganya sejahtera.
Sosialisasi tentang bagi mana tenaga sukarelawan di rumah baca, Perpustakaan, Tenaga paud untuk mengajar anak anak kami untuk bisa tau membaca dan pintar. Sampai hari ini banyak kendala yaitu anak-anak SD, SMP belum tau membaca.
“Kami juga membuka kolaborasi antara Dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas sosial, dan Dinas ketenagakerjaan itu semua kami kolaborasi untuk mengangkat harkat mama mama dan juga menurunkan angka buta aksara bagi Perempuan dan Anak -Anak,”ungkap Ida.
“Kami juga dapat mengevaluasi program yang selama ini sudah di kerjakan oleh tenaga sukarelawan yaitu apa yang menjadi kendala, sehingga dinas terkait bisa kolaborasi untuk menurunkan angka buta aksara dan menaikan derajat perempuan,”ujar Ida.
“Kami berharap agar kegiatan pelatihan yang dilakukan ini tidak berkahir di sini tetapi Dinas terkait bisa dapat membuka diri untuk kolaborasi melanjutkan kegiatan kegiatan tersebut ke depannya agar bisa berjalan,”tutup Ida.(MR/DEWA).
