DAP Wilayah III Domberay Minta KPK Berkantor di Papua Barat 3 Bulan Untuk Memberantas Korupsi di Papua Barat

DAP Wilayah III Domberay Minta KPK Berkantor di Papua Barat 3 Bulan Untuk Memberantas Korupsi di Papua Barat
Bagikan

METRORAKYAT.COM, PAPUA BARAT – Dewan adat Papua wilayah III Doberay Papua Barat mendukung penuh langkah – langkah komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi di Papua Barat.

Pernyataan tersebut di sampaikan ketua dewan adat Papua wilayah III Doberay Mananwir Paul Finsen Mayor,S.Ip melalui pesan WhatsApp Rabu,(28/09/2022).

Ketua DAP Mananwir Paul Finsen Mayor,S.Ip Menanggapi Beberapa media di Papua Barat yang mempublikasikan bahwa KPK sedang berkantor di Manokwari Ibu kota provinsi Papua barat selama 3 hari, kami berharap jangan 3 hari tapi 3 bulan agar mengecek semua dugaan perkara Korupsi yang lagi ” berlabuh” di Polda Papua Barat dan Kejaksaan Tinggi Papua barat.

Atasnama Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat, Kami mendukung penuh Semua aktivitas dan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk masuk ke Wilayah Provinsi Papua Barat guna melakukan Upaya-upaya Hukum untuk menindak Tegas tindakan – tindakan Korupsi di Provinsi Papua Barat.

Lanjut ” Kami mengharapkan agar KPK bekerja Profesional dan Maksimal untuk memberantas tindak pidana korupsi di Papua Barat. Agar uang negara terselamatkan dan masyarakat adat Papua jangan selalu diperdaya oleh oknum-oknum tertentu untuk meraup uang dari pusat lalu kemudian uang- uang tersebut tidak dipakai untuk membangun Masyarakat Adat Papua namun disalahgunakan untuk kepentingan saku pribadi”.

Kami mendukung penuh KPK di Papua Barat untuk bekerja untuk segera bersih oknum tertentu dari Korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN) . Sebab, Korupsi, kolusi dan Nepotisme ini adalah musuh besar dalam bernegara, banyak negara di dunia hancur karena praktek – praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang begitu kuat akhirnya Negara Miskin dan hancur.

“Sampai sat ini di sejumlah daerah dan provinsi, miskin dan tidak maju itu karena alasan utamanya adalah Korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN) yang merajalela didalam pemerintah daerah baik kabupaten,kota maupun provinsi. Oleh sebab itu, Dewan Adat Wilayah III Doberay Papua Barat sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat yang membawahi 10 kabupaten dan 1 kota mengapresiasi dan mendukung penuh Kinerja KPK di Provinsi Papua Barat,”beber Manawir.

“Kami mengharapkan agar dalam waktu dekat publik bisa mengetahui apa saja hasil kinerja KPK di Provinsi Papua Barat oleh sebab itu KPK harus menunjukkan bahwa kehadiran KPK untuk memberantas korupsi di negri ini, Agar terciptanya Clean Government atau pemerintahan yang Bersih. Itulah sebabnya mengapa kami sangat mendukung penuh KPK Masuk di Papua Barat,”ujar Manawir.

“Kita sama-sama tahu bahwa Otsus triliun rupiah Hadir sejak 2001 sampai saat ini namun kehidupan orang Papua masih tetap hidup menderita di atas tanah ini, sehingga apakah yang di bangun pakai Otsus tersebut? Sehingga kami berharap melalui kehadiran KPK di Papua Barat kita akan menikmati perubahan di atas tanah kami,”tegas Manawir.(MR/DEWA).

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.